jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin menyatakan Mukernas PPP di Bogor berwenang memutuskan Mukernas PPP berikutnya dipercepat.
"Hanya saja alasan mukernas dipercepat tersebut tidak ada kaitannya dengan islah atau pelanggaran AD dan ART," kata Lukman Hakim Saifuddin, Minggu (27/4).
BACA JUGA: Lewat Konvensi, SBY Berharap Masyarakat tak Salah Pilih
Kalau mau menggelar muktamar lanjut Wakil Ketua MPR itu, alasannya harus baru. Jika masih menggunakan alasan yang sama, menurut Lukman, artinya sama saja tidak ada islah dan itu tidak sesuai dengan Ketua Majelis Syariah PPP, Maimun Zubair.
"Harus dicari alasan lain, jangan lagi menggunakan dalil Suryadharma Ali sudah hadir di GBK di acara kampanye Partai Gerindra atau SDA secara sendiri berkoalisi dengan Partai Gerindra. Itu tidak boleh lagi dikemukakan," sarannya.
BACA JUGA: Demi Liverpool, Dahlan Berharap Tak Ada Sidang Kabinet Malam Ini
Hal yang sama juga dilansir oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Zarkasih Nur. Menurutnya sebelum dilakukan Mukernas PPP di Puncak Bogor (23/4) lalu dasarnya islah, maka benar-benar harus saling memaafkan tanpa syarat.
"Kalau masih memberikan hukuman karena pelanggaran AD/ART maka namanya bukan Islah," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Duet Jokowi-Mahfud MD Bikin Ekonomi Sulit Berkembang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Bertekad Tingkatkan Jumlah Entrepreneur Muda
Redaktur : Tim Redaksi