jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono Atmoharsono menegaskan agama dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
Penegasan itu disampaikan Karjono mewakili Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi pada Konferensi Internasional Agama, Perdamaian dan Peradaban yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan BPIP, Kementerian Agama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Rabithah Alam Islami, Senin (22/5).
BACA JUGA: Kepala BPIP Minta Mahasiswa Ternate Berperan Menjaga dan Mengamalkan Ideologi Pancasila
Wakil Ketua BPIP Karjono Atmoharsono (dua dari kiri) saat hadir dalam Konferensi Internasional Agama, Perdamaian dan Peradaban yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan BPIP, Kementerian Agama, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Rabithah Alam Islami, Senin (22/5). Foto: Dokumentasi Humas BPIP
"Agama bersumber dari wahyu sang Ilahi, wahyu Allah Subhanawataala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sedangkan Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa. Dua-duanya berjalan beriringan dan tidak saling bertentangan, kita wajib untuk menjunjung tinggi agama dan Pancasila," kata Karjono.
BACA JUGA: Kepala BPIP Jelaskan Hubungan Islam dan Pancasila Melalui Perspektif Maqashid Syari’ah
Saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Internasional MUI bertajuk Agama, Perdamaian dan Peradaban dengan tema pleno II Perdamaian, Gerakan dan Pendekatan Keagamaan sebagai solusi dalam mengatasi masalah kemanusiaan, krisis lingkungan, konflik internal dan politisasi agama serta ancamanya terhadap perdamaian, Karjono menyampaikan sekilas sejarah perjuangan bangsa dan perjanjian luhur bangsa.
"Sejarah mulai dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang bertekad mempersatukan nusantara. Kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bertumpah darah, berbangsa dan berbahasa Indonesia, serta kesepakatan perjanjian luhur bangsa tanggal 18 Agustus 1945," paparnya.
Hal tersebut, kata Karjono, juga tidak terlepas dari sejarah hari lahir Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi.
"Sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara," tegasnya.
Masih kata Karjono, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang dipimpin KRT Radjiman Wedyodiningrat yang diselenggarakan pada 29 Mei-1 Juni 1945 dengan agenda membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka.
Sejak kelahirannya 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
"Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan," tandasnya saat ,.
Menurut Karjono, agama memiliki sumbangsih dalam sejarah kemerdakaan bangsa.
Agama juga menjadi aspek penting dalam pembentukan negara.
Hal tersebut bisa dilihat dari perjuangan rakyat di Aceh, Sumatra, Jawa, dan bahkan di Indonesia timur, banyak yang dipimpin para pemuka agama.
"Di Aceh, ada Cut Nyak Dhien, kemudian ada Tuanku Imam Bonjol, dan sebagainya. Bahkan Kyai Wahid Hasyim pernah berfatwa hubbul wathon minal iman atau cinta tanah air sebagian dari iman," sebut Karjono.
Selain itu, Karjono juga menyampaikan di masa injury time pada saat penentuan dasar negara, Bung Karno dan Mohammad Hatta melobi para ulama untuk merubah 7 kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.
"Di sini jelas merupakan pemersatu bangsa di mana sumbangsih agama terhadap kemerdekaan sangat besar," jelas Karjono yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris MUI tersebut.
Terakhir, Wakil Kepala BPIP itu menyinggung tentang pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Karjono, Pemilu di Indonesia saat ini sudah memiliki sistem yang sangat baik.
"Kita mengenal adanya berbagai permasalahan pemilu, antara lain penghitungan suara sainte-lague, atau kuota hare. Namun juga ada sistem terbuka, atau tertutup, saat pembahasan ditawarkan Sistem Proporsional Terbuka Terbatas, semua itu merupakan kesepakatan yang wajib kita jalankan, karena tujuan kita adalah pemilu yang damai", terangnya.
Pada konferensi internasional, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin hadir memberikan arahan sekaligus sebagai keynote speaker dalam acara tersebut.
BPIP dan MUI juga menandatangani kerja sama kemitraan dengan tema pelaksanaan sosialisasi ideologi Pancasila dan penguatan kerukunan antarumat beragama yang ditandatangani Deputi Bidang Hubungan Antar-Lembaga Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir Prakoso, dan Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar-Umat Beragama KH Yusnar Yusuf.
Kerja sama ini bertujuan untuk membumikan Pancasila dari Indonesia ke seluruh dunia.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Waketum MUI KH Marsydi Syuhud, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, KH Yusnar Yusuf (ketua panitia oengarah sekaligus Ketua MUI Bidang Kerukunan Antar-Umat Beragama, dan Hj Safira Rosa Machrusah (ketua panita pelaksana).
Sementara narasumber yang hadir, yakni Ustaz Muhyidin bin Aziz, Ketua Penolong Pengarah Kanan, JAKIM, Malaysia, Prof Syafiq A Mughni, Ketua Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations Dr Dorothea Krimitsas.
Kemudian Wakil Kepala Delegasi ICRC Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid (Yayasan Wahid), Prof Dr James Hosterey (akademisi Amerika Serikat), dan Dr Iyad Abumoghli (United Nations Environment Program), serta para duta besar dan perwakilan negara asing. (mrk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi