jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Laode Ida menilai, masalah krusial Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan terletak pada siapa yang akan memilih.
Menurut dia, perdebatan mengenai apakah tetap dipilih langsung rakyat atau dialihkan ke DPRD, tidak akan menyelesaikan masalah utama.
BACA JUGA: Priyo Pasrahkan Nasibnya ke BK DPR
"Soal siapa yang pilih, itu masalah mudah. Masalah utama itu adalah masalah korupsi karena tingginya biaya untuk memenangkan sebuah Pilkada," kata Laode Ida, dalam Dialog Kenegaraan bertema 'Berlarut-larutnya Pengesahan RUU Pilkada', di gedung DPD, Senayan Jakarta Rabu (17/9).
Solusi agar ikut sebuah Pilkada dengan biaya tidak tinggi, lanjut senator asal Sulawesi Tenggara itu, mestinya ada dalam RUU Pilkada. Pilkada dengan biaya tinggi mendorong kepala daerah melakukan korupsi.
BACA JUGA: Pers Diminta Kawal Penerimaan CPNS
Selain itu, Laode Ida juga mengkritisi soal insentif yang diberikan pemerintah kepada kepala daerah yang hanya di bawah 10 juta rupiah. Faktanya, harta kekayaan kepala daerah melimpah.
"Mestinya diberi insentif yang memadai, katakanlah 100 juta per bulan, tapi buat mekanisme yang ketat guna memastikan kepala daerah tidak lagi menerima dana dari manapun," saran Laode Ida. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Hingga September, 304 Kepala Daerah Terjerat Hukum
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkokesra Nilai Bupati Karo tak Sigap
Redaktur : Tim Redaksi