jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan perhatian serius atas peristiwa penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua terhadap 31 pekerja proyek jembatan di Jalur Trans Papua.
Fadli yang juga ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Papua, itu mengecam peristiwa tersebut. Fadli meminta aparat keamanan bertindak tegas terhadap gerakan separatis Papua merdeka.
BACA JUGA: KKB Papua Diprediksi Sudah Menunggu Tim Gabungan TNI - Polri
Sejauh ini, Fadli menilai pemerintah gagal menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah tertentu di Papua. Menurutnya, ada kesan pemerintah tidak berdaya atau membiarkan gerakan separatis ini bebas merajalela.
“Pertama saya ungkapkan belasungkawa atas penembakan di distrik Yigi, Papua. Saya mengecam keras peristiwa tersebut," kata Fadli, Rabu (5/12).
BACA JUGA: Tim Evakuasi Korban KKB di Papua Terhalang Kabut
Menurut Fadli, apa yang dilakukan KKB bukan lagi tindakan kriminal. Namun, ujar dia, ini gerakan pemberontak separatis yang melakukan aksi teror. Sehingga, tegas Fadli, mereka lebih tepat disebut pemberontak, teroris, daripada kelompok kriminal. "Pemerintah telah gagal memberangus mereka dan menjamin keamanan warga negara kita sendiri," ungkap Fadli.
Dia mencatat peristiwa penembakan pekerja ini bukan yang pertama. Sebelumnya tahun lalu ada penyanderaan oleh teroris separatis ini pada November 2017. Pernah terjadi penembakan terhadap 4 pekerja di wilayah Sinak, Papua. Menurut dia, rentetan peristiwa ini, perlu respons tegas dari pemerintah. "Jangan ada negosiasi lagi, sebab insiden ini sudah berulang dan banyak menimbulkan korban," ujarnya.
BACA JUGA: 31 Pekerja Ditembak Mati, Neta: Jokowi Harus Minta Maaf
Secara teknis, lanjut Fadli, peristiwa ini menegaskan pentingnya pelibatan ekstra aparat keamanan di Papua. Dia menegaskan Papua memiliki medan khusus. Karena itu, lanjut Fadli, pengerjaan proyek di Papua semestinya juga mendapat pengawalan keamanan ekstra. Dalam hal ini, pemerintah bisa melibatkan TNI dalam pengawalan kegiatan pembangunan di Papua. "Hal ini pernah dilakukan ketika masih ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)," jelasnya.
Selain bersenjata, lanjut Fadli, gerakan separatis Papua merdeka juga gencar propaganda dan diplomasi internasional. Mereka menyebarkan hoaks terkait pelanggaran hak asasi manusia. Counter dari pemerintah sangat kecil. Sebagai contoh, di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen di sana khususnya dari Partai Buruh untuk mendukung Papua Merdeka. "Sementara kerja Dubes di Inggris kurang pro aktif dan tak berbuat banyak terkait isu Papua ini," katanya.
Selain dibutuhkan ketegasan tindakan aparat keamanan di lapangan, sikap diplomasi pemerintah terhadap isu Papua juga harus lebih ofensif. "Ini salah satu catatan penting," tegasnya.
Menurut dia, upaya diplomasi Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan terorganisir dan sistematis. Baik di level regional pasifik, maupun internasional. Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional. Upaya-upaya tersebut, tentunya perlu direspons secara totalitas oleh pemerintah Indonesia. "Tak bisa lagi dipandang sebelah mata," ungkap wakil ketua umum Partai Gerindra itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jumlah Pasukan TNI dan Polri Ditambah, Dikirim ke Nduga
Redaktur & Reporter : Boy