jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar yang telah memakan korban jiwa dan luka.
Azis menegaskan sikap Indonesia terkait persoalan Myanmar sudah sejalan dengan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter).
BACA JUGA: Militer Tangkap 728 Demonstran, Pelajar Myanmar Bersumpah Terus Turun ke Jalan
“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar,” kata Azis dalam pernyataan resminya, Senin (1/3).
Azis mengatakan sebagai negara sahabat dan juga sesama keluarga besar ASEAN, Indonesia berharap situasi politik dalam negeri Myanmar dapat kembali pulih sesuai dengan asas-asas demokrasi demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas kawasan.
BACA JUGA: Cari Solusi Krisis Myanmar, Menlu Retno Keluarkan Jurus Diplomasi Ulang Alik
“Khususnya masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, justru stabilitas itu menjadi sangat penting,” ungkap Azis.
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu menilai segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.
BACA JUGA: Laut China Selatan Memanas, Pimpinan DPR Desak ASEAN Solid Jaga Stabilitas
Azis berharap semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan (humanity).
“Pemerintah untuk terus mengupayakan segala langkah-langkah agar proses demokrasi di Myanmar dapat kembali ke arah sebagaimana mestinya dan tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan ini,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan bahwa Myanmar merupakan keluarga besar ASEAN. Secara geografis, Myanmar sangat strategis. Oleh karena itu, ia berharap isu Myanmar ini tidak berkembang menjadi masalah geopolitik baru di kawasan Indo-Pasifik.
“Segala upaya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam konteks Myanmar justru adalah karena rasa persaudaraan yang kuat antara masyarakat Indonesia dan Myanmar secara khusus, serta Myanmar dan ASEAN secara umum. Ini penting untuk kita pahami agar tidak muncul asas praduga yang salah,” katanya.
“Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai semangat Piagam ASEAN" tambahnya.
Azis Syamsuddin mengatakan rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional menjadi relevan dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
Dia menegaskan bahwa hal ini berlaku untuk hubungan antarbangsa, maupun aktor negara dengan masyarakatnya.
"Indonesia akan selalu ada untuk Myanmar dan perlu memerankan peranan yang lebih besar dalam meredam gejolak-gejolak geopolitik maupun dampak ekonomi yang dapat timbul dari isu Myanmar ini,” pungkasnya. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy