jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) yang telah memenuhi harapan masyarakat dalam memberi bantuan bagi pembangunan, perawatan maupun renovasi masjid dan musala.
Apalagi bantuan tersebut disampaikan dengan mekanisme yang lebih baik dan transparan melalui SIMAS (Sistem Informasi Masjid).
BACA JUGA: Mintarsih Berupaya Mendapatkan Haknya, Hidayat Nur Wahid Merespons
Dana disalurkan langsung melalui rekening pengurus masjid dan musala, tidak melalui kepanjangan tangan pihak tertentu yang berpotensi bisa terjadi pungutan liar (pungli) maupun diselewengkan.
Menurut HNW, jika SIMAS bisa diterapkan secara efektif pada semua program Kemenag akan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik serta menghilangkan potensi-potensi yang dulu selalu dikeluhkan masyarakat, utamanya terjadi pemotongan atas jumlah bantuan serta penyelewengan lain oleh oknum-oknum tertentu.
BACA JUGA: Apresiasi Tinggi Terhadap Jasa Mohammad Natsir, HNW Terus Dorong 3 April jadi Hari NKRI
“Begitulah harusnya praktik yang berlaku di Kemenang. Itu sangat diapresiasi. Kemenag semestinya memang mampu menjadi teladan dalam hal transparansi, dan dalam melaksanakan berbagai program dengan amanah tanpa ada masalah apapun,” kata HNW.
Penyataan itu disampaikannya seusai bertemu sejumlah pengurus masjid dan musala di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, Jumat (25/8).
Perwakilan pengurus masjid yang ikut dalam pertemuan tersebut, antara lain DKM Masjid Baiturrahman, Masjid Annizhom, Masjid Baiturrahmah, Masjid Nurul Jannah serta Musala Nurul Hidayah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap terdapat keadilan anggaran antara Kemenag dengan Kemendikbudristek, baik terkait masalah pendidikan maupun layanan keumatan.
“Sehingga nanti bantuan rumah ibadah itu bisa diperuntukkan bagi seluruh rumah ibadah umat beragama, bukan hanya Islam. Seperti halnya kami mendorong biaya operasional tempat ibadah yang diberlakukan di Jakarta dan berlaku untuk semua rumah ibadah, Islam maupun non-Islam secara proporsional,” ungkap HNW.
Praktik seperti itu, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, layak dilaksanakan di negara Pancasila yang berkeadilan sosial.
Dia menegaskan negara harus bisa memberi advokasi serta layanan bagi seluruh umat beragama secara adil sehingga seluruh umat begarama dan rumah beribadah bisa turut menguatkan praktik kehidupan beragama, dan menguatkan pengamalan Pancasila.
“Kalau ada agenda kenegaraan, seperti Pemilu 2024, tempat ibadah harusnya ikut menyukseskan, dan menjadi bagian yang mencerdaskan umat, berorientasi kepada yang makruf, meninggalkan yang mungkar. Tidak menjadi anti sosial, tetapi untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan yang lebih besar," terangnya.
Selain itu, kata HNW lagi, tempat ibadah juga harus mengedepankan sikap kolaboratif, menjaga dan menguatkan persaudsraan sebangsa dan negara.
"Dengan begitu partisipasi umat akan lebih positif, dan kualitas bernegara akan menjadi lebih baik, demokratis, maju dan berkah," ujar HNW. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi