jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Amir Uskara mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri di sektor keuangan, seperti perbankan, asuransi, pembiayaan dan lainnya untuk memperkuat edukasi dan literasi kepada masyarakat seputar produk-produk industri keuangan di Indonesia.
"Hal itu sangat saya tekankan, karena saat ini masih banyak permasalahan dan kasus di industri ini, seperti kasus gagal bayar asuransi yang membuat nasabah bingung dan kecewa," kata Amir Uskara dalam keterangannya, Sabtu (16/3).
BACA JUGA: Analisa Bamsoet soal Gagal Bayar Asuransi, Jangan Lakukan Ini
Dia mengkhawatir kasus-kasus seperti itu akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat.
"Dampaknya akan memukul industri keuangan sendiri. Sementara, kita ingin industri itu survive," ungkapnya.
BACA JUGA: IFG Didorong Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Akibat Kasus Gagal Bayar Asuransi
Untuk itu, Amir Uskara memberikan saran agar industri keuangan jangan hanya berlomba memperbanyak nasabah dan memberi iming-iming untung.
Namun juga memliki tanggungjawab untuk memberikan penambahan wawasan kepada nasabah.
BACA JUGA: OJK Diminta Segera Selesaikan Gagal Bayar Asuransi
"Dari hal kecil saja, yakni saat penandatanganan kontrak, industri harus memandu agar nasabah membaca secara seksama dan memahami semua klausul dan isi dari berkas yang akan ditandatangani," sebut anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil I Sulsel itu.
Selain itu, kata Amir Uskara, industri harus memberikan penjelasan soal keuntungan sekaligus risiko-risiko produk yang akan dibeli nasabah.
Wakil Ketua Komisi XI DPR itu menegaskan hal itu sangat penting mengingat selama ini masyarakat sangat minim wawasan seputar produk keuangan yang sudah dan akan mereka beli.
Sebab, informasi sebagian besar didapat masyarakat dari agen atau marketing saja.
"Saya harapkan masyarakat juga harus bijak sebelum membeli atau menggunakan produk industri keuangan," ujarnya.
Menurut Amir, masyarakat mesti memperdalam pengetahuan, di antaranya dengan meminta informasi langsung dari industri atau dengan menghubungi OJK meminta penjelasan.
"Pengetahuan yang baik tentang produk industri keuangan akan menjaga masyarakat dari berbagai kejadian negatif saat klaim terjadi seperti gagal bayar itu," terangnya.
Politikus PPP ini menilai peran OJK sendiri cukup baik, tetapi belum maksimal.
Karena itu di setiap rapat kerja dengan OJK, DPR sangat mendorong dan mengupayakan untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja dan peran lembaga tersebut.
Salah satu upayanya adalah menambah dua anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan agar OJK lebih kuat lagi dalam rangka melakukan pengaturan terhadap industri keuangan khususnya asuransi yang sering banyak masalah.
"Apa yang dilakukan DPR ini adalah bentuk edukasi juga agar industri sektor keuangan menjadi lebih baik," pungkasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi