jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid membeberkan kriteria pemimpin yang layak dipilih pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara' di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).
BACA JUGA: Didaulat Jadi Dewan Penasihat JQH Gresik, Gus Jazil Sampaikan Pesan Menyentuh
Pada kesempatan itu, Jazilul menyampaikan makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat dinamis, tergantung para pemimpin dan orang-orang yang mengamalkannya.
"Karena itu, pada Pemilu 2024 pilihlah presiden yang Pancasilais,” pesan Gus Jazil yang akrab disapa.
BACA JUGA: Kesenian Islami Kurang Diminati, Gus Jazil Ajak Kemenag & LASQI Bersinergi Lakukan Ini
Dia menyebutkan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang digali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sudah final.
Namun, makna Pancasila dalam implementasi dan praktik sehari-hari belum final karena mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah.
Jazilul mencontohkan makna sila ke-4 Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Pada masa Presiden Soekarno dikenal demokrasi terpimpin.
Kemudian pada masa Soeharto, pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung, sedangkan pada masa reformasi, rakyat secara langsung memilih presiden.
“Artinya, implementasi dari makna Pancasila, khususnya makna hikmah kebijaksanaan, makna permusyawaratan, makna perwakilan, berubah-ubah,” terangnya.
Pada Pilpres dan Pilkada, lanjut Jazilul, hanya melulu soal elektabilitas.
Iman dan takwa tidak pernah menjadi ukuran karena memang tidak bisa diukur dan hanya sekadar pemanis saja.
“Makanya kalau disebut carilah pemimpin yang Pancasilais, semua pasti ketawa. Padahal itu sesuatu yang menurut saya penting. Itu menjadi dasar bagi seorang pemimpin yang punya moral Pancasila, yang mempunyai integritas Pancasila,” tegasnya.
Diskusi kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR ini turut menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan, dan Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Chaniago.
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan menyampaikan Pancasila merupakan ideologi dan falsafah bangsa yang mempersatukan Indonesia.
Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia dipayungi oleh Pancasila.
“Jika tidak ada Pancasila, mungkin kita sudah menjadi negara federal. Tetapi, negara Pancasila yang berpenduduk 275 juta jiwa ini tetap utuh sebagai sebuah negara,” kata Syarief Hasan yang akrab disapa.
Dia juga berpesan kepada masyarakat jangan memperbesar perbedaan, tetapi sebaliknya mengedepankan persamaan.
“Perbedaan jangan diperbesar. Perbedaan tetap ada, tapi jangan membuat kita terpecah belah, dan yang paling penting, kita saling merangkul,” imbuhnya.
Syarief Hasan juga mengingatkan agar jangan membiarkan tumbuhnya benih-benih perpecahan di antara anak bangsa.
“Kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan yang didasarkan pada Pancasila, saling menghargai, dan menghormati satu sama lain, untuk menatap Indonesia ke depan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam konteks Pemilu 2024, Syarief Hasan mengatakan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia.
Pemilu adalah sebuah proses mengembalikan hak kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945 bukan sebagai tujuan, melainkan alat untuk menuju kesejahteraan rakyat.
“Pemilu adalah proses demokrasi untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Syarief Hasan, pemerintah harus memfasilitasi agar Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil serta lancar dan damai.
"Berbeda pilihan adalah bagian dari demokrasi. Semuanya agar tidak menyalahi ideologi Pancasila dan kesatuan dan persatuan bangsa,” imbuhnya.
Sementara itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menekankan pentingnya nilai Pancasila dalam konteks demokrasi, yaitu demokrasi yang terbuka, demokrasi yang berkeadilan, dan demokrasi yang menghadirkan persaingan atau kontestasi.
“Kalau misalnya, ada partai diambil dengan cara menggunakan kekuatan hukum, sebenarnya tidak sesuai dengan nilai Pancasila, karena tidak ada persaingan yang sehat,” kata Pangi.
Pangi juga menekankan sikap kenegarawanan dari para pemimpin.
Dalam konteks Pemilu 2024, negarawan harus memastikan trust yang kuat.
“Pemilu hari ini ada distrust, saling curiga, ada intervensi, cawe-cawe. Ini juga mengganggu nilai-nilai Pancasila. Padahal yang penting dalam konteks Pemilu adalah legitimasi kepercayaan,” tegasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi