jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendorong Kementerian PAN-RB untuk meninjau kembali hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan tidak lulus.
Pasalnya, Syarief meyakini 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN tersebut adalah orang-orang yang telah dikenal memiliki integritas dan nasionalisme yang tinggi.
BACA JUGA: Dilaporkan Pegawai ke Dewas, Pimpinan KPK Cuma Merespons Begini
Syarief Hasan menilai pengalaman dan pengabdian para pegawai KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan kasus korupsi menjadi penilaian utama dalam proses alih status menjadi ASN.
“Mereka telah lama mengabdi di KPK dan telah banyak melakukan gebrakan. Harusnya, pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan di samping TWK," ungkapnya, Selasa (18/5).
BACA JUGA: Jokowi Warning Pimpinan KPK, Alih Status Pegawai Jangan Sampai Merugikan
Apalagi, lanjut dia, berdasarkan pernyataan dari beberapa pegawai KPK bahwa TWK tersebut sarat dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari substansi wawasan kebangsaan.
Syarief menambahkan seharusnya TWK itu memuat pertanyaan-pertanyaan tentang wawasan kebangsaan yang dipahami secara universal.
BACA JUGA: Sejumlah Pegawai KPK Siapkan Serangan Balik Terhadap Firli Bahuri
"Bukan memberikan pertanyaan yang bahkan menjurus pada pertanyaan privasi," ungkap Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai KPK sebagai lembaga yang berfokus memberantas kasus-kasus korupsi harus dikuatkan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa KPK harus dikuatkan dari masa ke masa, bukan malah makin memprihatinkan dengan berbagai kejadian beberapa waktu belakangan.”, kata Syarief.
Dia juga menegaskan KPK adalah lembaga yang lahir dari rahim reformasi untuk mewujudkan good governance di Indonesia.
“Reformasi sebagai pintu masuk dari berbagai perubahan-perubahan untuk mewujudkan good governance di Indonesia telah melahirkan KPK sehingga tugas kita untuk menguatkan dari masa ke masa," ungkap Syarief.
Lebih lanjut Syarief mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.
“Presiden Jokowi harus memastikan bahwa 75 pegawai KPK tersebut tidak dipecat ataupun dikeluarkan dari KPK hanya karena dinyatakan tidak lulus TWK dengan pertanyaan yang tidak menggambarkan wawasan kebangsaan,” kata politikus senior Partai Demokrat ini.
Dia menegaskan bahwa Partai Demokrat akan setia mengawal dan menguatkan KPK sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Kami di Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk menguatkan KPK, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Pemerintahan SBY. Kami akan setia bersama suara dan aspirasi rakyat Indonesia," tutup Syarief Hasan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy