jpnn.com, MAJALENGKA - Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menyebut KH Abdul Chalim layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri Susanto di seminar nasional yang mengangkat tema 'Perjuangan KH Abdul Chalim 1898-1972' yang berlangsung di Gedung Yudha Bakti Negeri, komplek Pendopo Bupati Majalengka, Kamis (30/3).
BACA JUGA: Yandri Susanto Dorong Mahasiswa Tingkatkan Interaksi dengan Masyarakat
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjabarkan alasan mengapa KH Abdul Chalim layak bergelar pahlawan nasional.
Yandri menyebutkan salah satu jejak perjuangan Abdul Chalim diabadikan menjadi Hari Santri.
BACA JUGA: Kunjungi Toko Bandeng Juwana, Yandri Susanto: Makanan Nasional Bisa Go Internasional
Sebab pada 22 Oktober 1945, Abdul Chalim turut bergerak mengumpulkan massa untuk berperang menentang kembalinya penjajahan Belanda dan Sekutu di Surabaya.
Penggalangan massa ini dijalankan sesuai arahan Hadratus Syech KH Hasyim Asy’ari yang mengumandangkan resolusi jihad.
Selain itu, kapasitasnya sebagai anggota MPRS pada 1955 membuktikan Abdul Chalim adalah seorang politisi.
"KH Abdul Chalim telah memberi contoh bahwa santri dan ulama tidak menghindari panggilan dunia politik," ujar politikus kelahiran 7 November 1974 itu.
Menurut Yandri, dengan menjadi anggota legislatif, Abdul Chalim berkontribusi secara maksimal membangun bangsa.
"Karena itu, bangsa Indonesia harus meneruskan semua perjuangan yang pernah dilalui KH Abdul Chalim dengan mengangkatnya menjadi pahlawan nasional," tegas Wakil Ketua Umum PAN itu.
Selain jasa-jasanya, lanjut Yandri Susanto, KH Abdul Chalim bersama KH Abdul Wahab Hasbullah berjasa besar mendirikan Nahdlatul Ulama.
Berkat campur tangan KH Abdul Chalim, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) berhasil didirikan, bahkan bisa berkiprah hingga sekarang ini.
“Insyaallah tidak ada rintangan yang bisa menghalangi pengangkatan KH Abdul Chalim menjadi pahlawan nasional, karena jejak langkah, peninggalan dan saksi-saksi yang melihat kiprah serta perjuangan masih bisa ditemukan,” pungkas Yandri.
Dalam seminar nasional tersebut turut hadir Gubernur Jawa Barat diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Jabar Dedi Supendi, Bupati Majalengka Karna Sobahi, Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana maupun jajaran Forkopimda Kabupaten Majalengka.
Ada enam pembicara yang turut menyampaikan makalahnya pada seminar tersebut, yakni KH Maman Imanulhaq (anggota komisi VIII DPR), Prof Asep Saifuddin Chalim (pengasuh Ponpes Amanatul ummat).
Kemudian hadir juga Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarra, Prof Agus Mulyana (Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia), Guru Besar Sejarah UIN Sunan Ampel Prof Abdul Halim. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi