jpnn.com - MAKASSAR – Pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024, Pemkab Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendapatkan formasi sekitar 500.
Guna memastikan jumlah formasi PPPK 2024 tersebut, Komisi I DPRD Bidang Pemerintahan Kabupaten Wajo melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
BACA JUGA: Terungkap Penyebab PPPK 2023 Belum Mendapat NIP, tetapi Jangan Khawatir
Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu mengatakan bahwa kunjungannya ke BKN di Jakarta merupakan langkah proaktif dari Komisi I DPRD Wajo untuk memastikan kebutuhan tenaga ASN (Aparatur Sipil Negara) di Wajo dapat terpenuhi.
Dari hasil kunjungan ke BKN itu, Ambo juga mengatakan bahwa ada juga kemungkinan honorer yang akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu atau PPPK Part Time.
BACA JUGA: Formasi PPPK 2024 Usulan Pemda Melimpah, Semua Dipastikan Kantongi NIP, Thanks Pak Gub!Â
"Insya Allah akan terakomodir 500 orang lebih tenaga PPPK akan diterima tahun ini, paruh waktu waktu maupun yang waktu penuh (paruh waktu, red)," ujar Ambo melalui keterangan resminya di Makassar, Jumat (22/3).
Ada beberapa hal penting yang menjadi agenda kunjungan DPRD Wajo kali ini, yaitu Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit dan Kenaikan Pangkat dan Janjian Jabatan Fungsional; evaluasi kinerja bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional; dan teknis pengangkatan honorer jadi PPPK.
BACA JUGA: Kontrak Kerja PPPK Semua Rata 5 Tahun, Kenaikan Gaji Sama dengan PNS
DPRD Wajo optimistis pada seleksi ASN 2024, ada lebih dari 500 honorer diangkat jadi PPPK.
Ambo Mappasessu berharap dengan adanya tambahan PPPK ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wajo.
Pada kunjungan kerja ke BKN, Rombongan Komisi I dipimpin oleh Ketua Komisi Ambo Mappasessu, Wakil Ketua Zeinuddin Ambo Saro, Sekretaris Komisi Haeruddin, serta anggota komisi lainnya seperti Juniwan, Andi Merly Iswita, Andi Malleleang, Syamsu Alam, Andi Suleha Selle, dan Mustarin.
Turut hadir Kabag Legislasi dan Persidangan DPRD Wajo Bayu Utomo Putra.
Selain ke BKN, anggota DPRD Wajo juga menyambangi Rumah Sakit (RS) Fatmawati Jakarta untuk melakukan konsultasi terkait perbaikan dan upaya meningkatkan pelayanan rumah sakit. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu