jpnn.com - BALIKPAPAN - Tidak jelasnya waktu peluncuran kartu sakti Jokowi di Kota Balikpapan membuat pemkot langsung mengambil tindakan tegas untuk menyetop sosialisasi 4 kartu sakti yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu HP (sim card).
Penyetopan ini dilakukan agar tidak terjadi kesimpangsiuran sosialisasi kartu sakti di tengah masyarakat karena tidak melibatkan pemkot karena relawan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat dianggap melangkahi birokrasi Pemkot Balikpapan.
BACA JUGA: Tabung Gas Meledak, Dapur RM Batu Mandi Terbakar
"Benar, saya sudah meminta tim relawan untuk menghentikan sosialisasi kartu sakti itu. Karena, pemkot takut terjadi kesimpangsiuran di masyarakat. Kalau terjadi, pasti yang disalahkan kita (pemkot)," kata Wali Kota Balikpapan HM Rizal Effendi SE dilansir Balikpapan Pos (Grup JPNN.com), Minggu (16/11).
Menurut Rizal disetopnya sosialisasi karena pemkot tak mau disalahkan masyarakat apabila terjadi kesimpangsiuran mengenai pemahaman empat kartu sakti Jokowi.
"Sosialisasi harus dilakukan pemerintah pusat bersama pemkot. Saya enggak mau, wali kotanya pas ditanya warganya enggak ngerti soal kartu sakti ini," beber Rizal.
BACA JUGA: Soal Hukuman Pembunuh Tunangannya, Keluarga Wiwin Pasrah
Saat ini, pemkot sedang menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait sosialisasi kartu sakti. Nantinya, setelah mendapatkan surat resmi, maka pemkot akan melibatkan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Kesehatan Kota (DKK), Kepala Puskesmas dan BPJS Kesehatan untuk merealisasikan KIS. Lalu Dinas Pendidikan (Disdik), pihak sekolah untuk KIP serta SKPD lainnya terkait Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diperuntukkan untuk warga tidak mampu.
"Jadi posisi kita (pemkot) saat ini menunggu pusat saja, karena memang seharusnya pusat yang memanggil kita. Kami ingin misalnya KIP yang turun bersosialisasi dari Kementerian Pendidikan dengan melibatkan Disdik Balikpapan. Begitu juga KIS yanga seharusnya Kementerian Kesehatan. Selama ini kan tidak, tim relawan langsung ke kecamatan, kelurahan untuk melakukan sosialisasi," pungkas Rizal.(rus)
BACA JUGA: Pemerintah Bakal Bangun Perumahan di Perbatasan Batam-Singapura
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejaksaan Bidik Sembilan Proyek Bermasalah
Redaktur : Tim Redaksi