jpnn.com, MALANG - Wali Kota Malang Sutiaji memastikan sebelum Hari Raya Idulfitri 2019 ini tidak ada lagi jalan berlubang. Sutiaji berjanji akan segera menambal jalan-jalan berlubang di hampir semua jalan di Kota Malang.
Bahkan, ada juga kecelakaan lalu lintas yang memakan korban, diduga kuat karena dampak jalan berlubang. Padahal pengamat menyebut, perbaikan tidak perlu menunggu perubahan anggaran.
BACA JUGA: Zonasi PPDB 2019 Sudah Dibagi tapi Juknis Pelaksanaan Belum Terbit
Bisa dilakukan perbaikan dengan dana cadangan atau dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Meskipun Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyisakan dana Rp 350 miliar di tahun 2018.
Melihat respons masyarakat tersebut, Sutiaji langsung panas-dingin. Dia berjanji akan menutup lubang-lubang di jalan sebelum Hari Raya Lebaran tiba. Hal itu berdasarkan info dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) ada 18 paket yang gagal lelang akan dikerjakan pada APBD-Perubahan 2019.
BACA JUGA: Hanura dan PPP tak Dapat Kursi, NasDem Mengejutkan
BACA JUGA: Diusahakan Peresmian Tol Malang – Pandaan Termasuk Seksi IV
”Artinya sudah tinggal dikerjakan. Insya Allah Ramadan dan Lebaran nanti sudah tidak ada lubang di ruas jalan,” janji Sutiaji di Balai Kota Malang beberapa hari lalu.
BACA JUGA: Calistung Kelas 1-2 SD Dihapus, Ada yang Khawatir
Sutiaji sadar, upaya membenahi jalan berlubang mengalami keterlambatan. Alasannya bukan hanya karena mekanisme anggaran, tapi juga karena prosedur.
”Kami harap masyarakat paham, uang bukan kami ambil dari brankas, tapi ada mekanisme yang harus dilalui,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Ditanya soal CSR, pihaknya tidak akan serta-merta memanfaatkan anggaran dari luar dinas itu. Karena meskipun itu bisa, kata Sutiaji, detail engineering design (DED) dari jalan-jalan tersebut harus diubah. ”Nanti kalau ubah DED malah mundur pengerjaannya,” tuturnya.
Lebih lanjut, pria kelahiran Lamongan itu memberi pengecualian, yaitu jika program CSR untuk pembenahan jalan dilakukan menyeluruh dan hasilnya maksimal. Namun dia yakin akan membutuhkan dana yang sangat besar dan akan sulit mendapatkan CSR atau perusahaan yang akan memberi bantuan itu.
”CSR kan ndak mau sumbangsih mereka ndak nampak. Karena dalam standard operating procedure (SOP), CSR selain corporate social juga harus ada nilai yang bisa dilihat,” pungkasnya. (jaf/c1/abm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Persoalkan Sistem Zonasi PPDB 2019
Redaktur & Reporter : Soetomo