jpnn.com, PONTIANAK - Ketua Umum DPP Walubi Provinsi Kalbar, Hartati Murdaya tegaskan dukungan penuh pihaknya terhadap segala program-program pembangunan daerah Pemprov Kalbar.
“Termasuk dalam upaya dukung adanya toleransi antarumat beragama di Kalbar,” ujarnya saat membuka Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara.
BACA JUGA: Pesan dan Harapan PDI Perjuangan di Hari Raya Waisak
Walubi, kata dia, ingin ajak seluruh masyarakat bersatu. Walubi tidak ingin terjadi perpecahan di tengah masyarakat.
Apapun yang terjadi, Walubi terus berupaya jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
BACA JUGA: Aryo Djojohadikusumo: Cap Go Meh Wujud Perayaan Keberagaman
“Apapun yang terjadi saat ini, jaga negara Republik Indonesia. Jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa. Keadilan merupakan salah satu kunci dalam keharmonisasian di setiap daerah yang ada di Indonesia ini,” katanya.
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji berharap Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Perwakilan Umat Buddha (Walubi) Provinsi Kalimantan Barat hasilkan berbagai rekomendasi guna perbaikan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat pada masa mendatang.
BACA JUGA: Peringati HUT ke-72, TNI dan WALUBI Gelar Pengobatan Gratis
“Satu di antaranya upaya bagaimana ciptakan harmonisasi hubungan antar umat Buddha dengan pemeluk-pemeluk agama lain yang berbeda,” ujarnya saat buka Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Rabu (12/12).
Midji sapaannya menimpali keharmonisan antarumat beragama yang terjalin harmonis di Kalbar selama ini harus terus terjaga.
Dia beri apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang telah raih penghargaan sebagai kota dengan tingkat toleransi paling tinggi se-Indonesia.
“Penghargaan Kota Singkawang itu wujud harmonisasi antarumat beragama di Kalbar. Harmonisasi dan toleransi harus tetap dijaga bersama-sama," katanya.
Orang nomor satu di Bumi Tanjungpura itu beri apresiasi penyelenggaraan Rakerda DPD Walubi Provinsi Kalbar.
Dia tegaskan pemerintah daerah tetap komitmen jalankan Peraturan Pemerintah Pusat dalam bidang keagamaan untuk fasilitasi agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, agama yang diakui keberadaannya di Indonesia ada enam agama, salah satunya agama Buddha. Pemprov Kalbar akan memfasilitasi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakerda DPD Walubi Kalbar, Yandi menerangkan rakerda dirangkai dengan seremonial pelantikan dan pengukuhan pengurus DPC Walubi tingkat kabupaten.
“Hari ini ada sembilan pengurus Walubi Kabupaten dan satu kantor penghubungyang dilantik. Kantor penghubung berfungsi sebagai perpanjangan tangan ketika belum ada DPC,” terangnya.
Yandi mengatakan sebelumnya baru ada tiga DPC Walubi yang dibentuk di Kalbar. Tiga DPC itu yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya.
“Ini hari baik. Terimakasih atas kepercayaan kepada Kalbar. Ini ketigakalinya Kalbar menjadi tempat even besar umat Buddha di Indonesia. Terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, TNI, Polri, para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat Kalbar,” ucapnya.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Teater Sam Po Kong Ajarkan Semangat Keberagaman dan Toleransi
Redaktur & Reporter : Natalia