jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial di tempat kerja.
Hal ini untuk mencegah atau meminimalkan dampak terjadinya perselisihan hubungan industrial, baik berkaitan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam satu perusahaan.
BACA JUGA: Kemnaker Terapkan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Yordania Lewat Skema SPSK
"Oleh karena itu, dalam satu perusahaan harus ada kegiatan-kegiatan produktif yang dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial," kata Wamenaker Afriansyah saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional 'Implementasi Hubungan Industrial Pancasila di Pertamina Grup dan BUMN' di Graha Pertamina, Jakarta, Senin (5/8).
Dia menjelaskan adapun kegiatan-kegiatan produktif yang dimaksudkannya tersebut, yakni pertama adalah sosialisasi informasi kepada para pelaku hubungan industrial di perusahaan terkait hal-hal yang harus dipatuhi bersama.
BACA JUGA: Wamenaker Afriansyah Apresiasi Inisiatif Perusahaan dalam Pendidikan & Pelatihan Vokasi
"Kedua, edukasi yang mencakup proses pembinaan untuk mengubah mindset dan culture set para pihak untuk menciptakan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan bermartabat," terangnya.
Ketiga, lanjut Wamenaker Afriansyah, penyuluhan hubungan industrial, yakni adanya rangkaian proses yang sistematik, terencana, dan terarah dengan peran aktif individu atau kelompok dalam hubungan industrial untuk memecahkan masalah.
BACA JUGA: Kemnaker Optimistis APKI Mampu Memperkuat Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan
"Artinya, pencegahan perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan oleh setiap pelaku hubungan industrial baik pengusaha, pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh, maupun pemerintah," jelas Wamenaker Afriansyah.
Dia menyampaikan pemerintah sendiri telah mengundangkan Permenaker Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.
"Keberadaan Permenaker ini diharapkan menjadi pedoman semua pihak untuk mewujudkan hubungan industrial harmonis dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila," ujarnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi