Wamenpan RB: Tak Mudah Melaksanakan Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo mengakui tidak mudah melaksanakan reformasi birokrasiBegitu sulitnya, hingga butuh komitmen yang luar biasa dari semua stakeholder.

"Saya berulangkali menyatakan ada tiga hal penting untuk melakukan perubahan

BACA JUGA: Aparatur Pemerintah Butuh Payung Hukum Baru

Pertama, political komitmen, kedua mesin reformasi, dan ketiga pemilihan agenda reformasi," kata Eko, Rabu (9/11).

Dijelaskannya, political komitmen sangat pentingMesinnya ada di Menpan&RB, dan agendanya bisa dipilih

BACA JUGA: Mahasiwa Minta KPK Tangkap Bupati Kutai Barat

Misalnya pilih dari negara mana yang program reformasi birokrasinya cocok untuk IndonesiaBisa dari struktur proses dan kepegawaian.

"Tapi itu juga tidak mudah karena resistensi muncul dari mana-mana," ujarnya.

Resistensi bisa datang dari sisi politik

BACA JUGA: 10 Pokok Usulan Perubahan Kelima UUD 1945

Sebab reformasi birokrasi jadi sumber income bagi parpol selain pengusaha"Jadi birokrasi terang benderang menyulitkan politisi juga terutama dalam pengadaan barang, jasa, dan segala macam," cetusnya.

Resitensi juga bisa datang dari reformasi birokrasi itu sendiriLantaran selama ini di Indonesia, reformasi birokrasi selalu berada dalam comfort zone"Nah kita akan mengubah ke kompetitif zoneOrang yang biasa comfort biasanya resisten," tandasnya.

Ditambahkan guru besar UI ini, pekerjaan reformasi birokrasi menjadi priorotas pada pemerintahan SBYBahkan presiden menyatakan, ini akan menjadi pengungkit perubahan secara nasional.(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hubungan Antar Lembaga Dinilai Buruk