Wapres Ingatkan Kang Emil Soal Pedagang Kaki Lima

Kamis, 22 Juli 2021 – 21:16 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jabar serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jabar melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis (22/7/2021). (Asdep KIP Setwapres)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut soal pedagang kaki lima saat memberi pengarahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan seluruh bupati/wali kota di Jabar terkait penanganan COVID-19.

Wapres meminta para kepala daerah di Jabar mengawasi penerapan protokol kesehatan para pedagang kaki lima (PKL) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

BACA JUGA: Gus Halim: Jangan Sampai Ada Warga Desa Terdampak COVID-19 tak Tertangani

"Masalah pemberlakuan PPKM Level (4) untuk PKL yang di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai protokol kesehatannya tidak diperhatikan,” ujar Wapres Ma’ruf dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Kamis (22/7).

Pemda Jabar juga harus memberlakukan pengaturan lebih ketat kepada para pedagang agar tidak menyebabkan klaster penyebaran COVID-19.

BACA JUGA: Moeldoko: Itu Tuduhan Mengawur dan Menyesatkan!

“Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang, tetapi tidak menjadi klaster COVID-19,” ucapnya.

Dalam penerapan PPKM Level 4, Wapres menjelaskan masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang diizinkan untuk beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan.

BACA JUGA: Siap-siap, TNI Bakal Mendatangi Daerah-daerah Pinggiran Jakarta!

Wapres juga menekankan pentingnya percepatan dan peningkatan sasaran vaksinasi kepada masyarakat Jawa Barat.

Wapres kemudian merujuk data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat.

Disebut kasus terkonfirmasi positif COVID-19 harian masih tinggi dan merupakan terbesar kedua di Indonesia.

Kasus aktif COVID-19 di Jawa Barat mencapai 536.000 kasus Pada Rabu (21/7).

Angka tersebut berkontribusi sebanyak 18 persen terhadap kasus nasional.

Wapres kemudian meminta jajaran Pemda Jabar meningkatkan konsolidasi dan koordinasi sinergi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait distribusi vaksin COVID-19.

“Mengenai percepatan vaksinasi, saya sarankan agar selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri dan dengan Pemprov Jawa Barat, agar distribusi dan target berjalan sesuai sasarannya,” ucapnya.

Turut mengikuti rapat pengarahan dari Wapres melalui konferensi video tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional Wiku Adisasmito.

Sementara dari Pemda Jabar ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.(Antara/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler