jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden KSPSI R Abdullah tidak setuju andai RUU Omnibus Law klaster ketenagakerjaan memasukkan ketentuan upah per jam. Dia mengaku, akan menggerakkan massa untuk menolak ketentuan tersebut.
"Jalas, dong, kami tolak," kata Abdullah ditemui di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).
BACA JUGA: Harapan Publik Akan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Menurut dia, ketentuan upah per jam hanya menguntungkan pengusaha. Ketentuan tersebut menunjukkan pemerintah tidak berpihak ke kaum buruh.
"Itu yang kami khawatirkan, dengan cara seperti itu orientasi pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan kapital dan pemodal dengan mengabaikan kesejahteraan pekerja, itu kami tolak," ucap dia.
BACA JUGA: Siti Nurbaya Bantah Omnibus Law Hapus Aturan Amdal
Selain itu, kata dia, ketentuan jam kerja sudah diatur sesuai Konvensi milik Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Dalam konvensi itu disebutkan pekerja memiliki waktu tujuh jam kerja dalam sehari.
"Kami tahu UU sudah sesuai konvensi internasional. Konvensi ILO. Itu tujuh jam sehari, 40 jam seminggu. Saya pikir UU tujuh jam sehari 40 jam seminggu adalah universal. Kalau mau direvisi, mau tidak mau revisi konvensinya," timpal dia. (mg10/jpnn)
BACA JUGA: Orator Demo Tolak RUU Omnibus Law Mengamuk Lihat Para Buruh Berteduh di Bawah Pohon
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan