jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi membantah rumor yang menyebut wapres menggunakan jasa pendengung atau buzzer.
Masduki menegaskan, wapres tidak pernah menggunakan jasa pendengung.
BACA JUGA: Prediksi Bang Ray Soal Capres yang Mendominasi di Pilpres 2024
Dia menyatakan pandangannya berkaitan penilaian buruk yang diberikan akun resmi instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) @bemkmunnes, kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin dan Ketua DPR Puan Maharani.
Akun tersebut kemudian dinyatakan telah dibajak dan hilang setelah unggahan tersebut.
BACA JUGA: NasDem Acungi Jempol Langkah Pemerintah Menangani Kelangkaan Oksigen
"Insyaallah tidak,” ujar Masduki dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (7/7)
Sebagai orang terdekat Wapres Ma’ruf, Masduki menilai Ma’ruf Amin merupakan sosok ulama yang tidak terpengaruh dengan penilaian buruk dari orang lain.
BACA JUGA: Polri Ajak Masyarakat Hentikan Perdebatan Soal Lonjakan Kasus COVID-19
Ma’ruf Amin lebih mengutamakan kinerja sebagai wakil presiden.
“Saya bisa menilai siapa beliau, jadi beliau ini tidak mudah goyah oleh penilaian-penilaian orang."
"Beliau mengabdi kepada negara dan urusannya itu supaya punya amal soleh yang bisa dirasakan oleh rakyatnya,” ucapnya menambahkan.
Terkait dengan julukan The King of Silence dari BEM KM Unnes, Wapres tidak terlalu menanggapi serius gelar negatif tersebut.
Wapres justru menilai itu sebagai ekspresi kebebasan berpendapat dari kalangan mahasiswa yang harus memiliki sikap kritis.
“Saya minta izin ke Wapres mau memberikan jawaban, beliau bilang ‘enggak dijawab juga enggak apa-apa, biar mahasiswa pintar-pintar, enggak ada masalah’,” katanya lagi.
BEM KM Unnes memberikan gelar negatif kepada Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service, Wapres Ma’ruf Amin sebagai The King of Silence dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.
Menurut akun twitter @bemkmunnes, aksi digital tersebut merupakan bentuk kritik.
Mereka menyebut ketiganya sebagai The Political Troll, yakni pejabat publik yang tidak memiliki signifikansi jelas dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan untuk rakyat Indonesia.
Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Unnes Muhammad Burhanudin mengatakan pemberian julukan yang tidak relevan terhadap presiden, wapres, dan ketua DPR tersebut bersifat internal di kalangan BEM KM Unnes.
“Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes,” kata Burhanudin dalam keterangannya.
Unnes menyayangkan unggahan bernada kebencian atas julukan BEM Unnes tersebut, meskipun Unnes menghargai kebebasan berpendapat mahasiswanya dengan tetap memperhatikan etika dan nurani.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang