JAKARTA - Wakil Presiden Boediono meminta Kementerian Lembaga (KL) membentuk desk Papua yang terdiri dari para pejabat yang fokus dalam percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Itu dilakukan supaya koordinasi antar Kementerian dan Lembaga dapat berjalan dengan baik.
"Desk Papua tidak harus besar, bisa terdiri dari tiga sampai lima pejabat saja, namun tugas mereka hanya terfokus pada mengkoordinasikan langkah-langkah KL dengan UP4B, tanpa terganggu oleh tugas-tugas lainnyaDesk Papua itu nantinya yang akan bekerjasama dengan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat)," ujar Wapres saat membuka rapat pleno UP4B dikantornya kemarin.
Wapres meminta seluruh Kementerian dan Lembaga pemerintah mendukung pendekatan baru yang dicanangkan pemerintah
BACA JUGA: Jadi Pangkalan AU, CBD Tetap Terancam
Dukungan itu berupa kerelaan untuk berkoordinasi dalam menyusun serta menjalankan rencana aksi dan program pembangunan di dua provinsi paling timur Indonesia ituBACA JUGA: Bangun Jembatan Baru, Pemkab Kukar Anggarkan Rp 100 M
Apa pun rencana itu, perlu kita koordinasikan secara lengkap," tukasnya.Seperti diketahui, Pemerintah membentuk UP4B melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 yang bertugas mengkoordinasikan program-program dan kebijakan di Papua dan Papua Barat agar mencapai hasil maksimal
BACA JUGA: Pelempar Granat di Aceh Masih Misteri
"Selama tiga tahun ke depan, mari kita berikan ruang bagi UP4B untuk melakukan fungsinya secara penuh," tukasnya.Menurut Wapres, pemerintah telah mulai menjalankan pendekatan baru di Papua dan Papua BaratDalam memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat bukan lagi sekadar membangun jalan atau memperbaiki sekolah, tetapi juga harus berjalan seimbang dengan perbaikan rasa aman dan adil di kalangan masyarakat"Ini harus menjadi satu paket yang akan kita kerjakan," tuturnya.
Sesuai Perpres 65/2011, masa kerja UP4B berakhir pada 2014 mendatangOleh karena itu, kata Wapres, UP4B harus segera bekerja bersama-sama dengan Bappenas serta kementerian dan lembaga dalam melakukan seleksi rencana aksi dan program maupun untuk mengkoordinasikan kegiatan di lapangan"Kontribusi masing-masing kementerian dan lembaga sangat bergantung pada kerelaan untuk menyerahkan koordinasi," tutur Wapres
Ketua UP4B, Bambang Darmono menyampaikan bahwa UP4B menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sosial ekonomi, pendekatan sosial politik dan budaya, dan pendekatan berbasis kawasan"Kita menyusun program-program yang dapat memberikan hasil yang nyata dalam waktu singkatAksi itu juga harus sinkron dengan Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)," cetusnya.
Sebagai contoh, beberapa rencana itu antara lain, pengembangan peternakan babi di Kawasan Pegunungan Tengah yang bisa menghasilkan 1,5 juta ekor babi per tahun, peningkatan industri pengolahan sagu rakyat dengan target 1.000 Kepala Keluarga (KK) pada akhir 2012"Pelayanan pendidikan gratis yang selama ini sudah berlaku wajib belajar sembilan tahun di Papua, juga akan ditingkatkan hingga SMU dengan sasaran menjangkau seluruh distrik dan kampong," tegasnya.
Selain itu ada juga kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi terbaik di luar Papua"Targetnya, per tahun ada mahasisa asal Papua yang dikirimkan ke fakultas kedokteran 30 mahasiswa, fakultas teknik 50 mahasiswa, fakultas pertanian 75 mahasiswa, sekolah penerbang 10 mahasiswa, sekolah tnggi statistik 10 mahasiswa, sekolah tinggi pertanahan 10 mahasiswa dan sekolah tinggi akuntansi 15 mahasiswa," tambahnya.
Menteri ESDM Jero Wacik mengaku sudah meminta British Petroleum Tangguh agar menyediakan gas sebanyak 140 juta kaki kubik per hari mulai akhir 2012 yang akan disalurkan untuk pembangkit listrik tenaga gas di Bintuni"Listriknya akan dialirkan ke kawasan Kepala Burung di Papua Barat melalui kabel laut sepanjang 70 kilometer dengan kedalaman 60 meterJaringan listrik dengan tegangan 70 KVA dari Bintuni ini juga akan mengalirkan listrik hingga Manokwari," tuturnya.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyampaikan rencana pembangunan pelabuhan di Sorong untuk dikoordinasikan dengan UP4B"Pembangunan pelabuhan ini merupakan kerjasama Pelindo II dan Pelindo IV beserta para pengusaha kapalJika sudah selesai kelak, ekspor dari Papua bisa langsung dikapalkan ke luar negeri, tidak harus mampir dulu ke pelabuhan lain di luar Papua," jelasnya (wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tokoh Papua Merdeka Nangis di Kemdagri
Redaktur : Tim Redaksi