jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi surat peringatan 1 (SP1) dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) kepada Gubernur Anies Baswedan.
Sejumlah warga tersebut menuntut sembilan hal kepada Anies Baswedan yang dinilai masih belum menyelesaikan dengan baik.
BACA JUGA: Waduh, Koalisi Warga Jakarta Masuk ke Kantor Anies, Ada Urusan Apa?
"Semua tuntutan apapun, mau sembilan, mau berapa pun, mau 99 juga kami tindak lanjuti. Jadi, prinsipnya kami sangat terbuka," ujar Ariza di Balai Kota DKI, Jumat (22/4).
“Kami tidak antikritik, tidak anti demo, justru kami tunggu masukan dan kritik yang konstruktif,” sambungnya.
BACA JUGA: Anies Bakal Salat Idulfitri di JIS, Sebegini Masyarakat yang Bisa Ikut Hadir
Ariza mengaku seluruh masalah itu bakal ditindaklanjuti di sisa masa jabatan dirinya bersama Anies Baswedan.
Dia pun berterima kasih kepada warga maupun LBH yang sudah menyuarakan aspirasi mengenai masalah di ibu kota.
BACA JUGA: Hari Kartini 2022, Anies Kenang Perjuangan Melalui Gagasan
“Kami senang masyarakat makin kritis. Berarti masyarakat punya kepedulian terhadap pembangunan kota. Itu bentuk kecintaan,” ujar politikus Partai Gerindra itu.
Walau begitu, eks anggota DPR RI ini juga meminta warga menilai secara objektif kinerja yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
"Harus fair, lihat faktanya, lihat datanya. Bagaimana banjir progresnya makin baik, transportasi makin baik, bahkan kita dapat award, polusi udara, semua makin baik,” kata dia.
Diketahui, sejumlah warga yang mengatasnamakan KOPAJA mendatangi kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta.
KOPAJA bermaksud menyerahkan surat peringatan 1 (SP1) terkait kinerja Anies Baswedan yang dinilai belum bisa menyelesaikan sejumlah masalah di ibu kota.
Sejumlah warga ini bahkan masuk ke pendopo Balai Kota dan membacakan isi SP1 tersebut.
SP1 tersebut berisi:
1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN)
2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta sebagai swastanisasi air
3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir
4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum
5. Sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta
6. Belum ada bentuk intervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Penanganan pandemi yang masih setengah hati
8. Penggusuran paksa masih menghantui masyarakat Jakarta
9. Reklamasi yang masih terus berlanjut.(mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wagub DKI Wanti-Wanti Pemilik Perusahaan soal Cuti Lebaran, Baca Nih
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi