jpnn.com, BATAM - Dinas perhubungan (Dishub) Kota Batam melarang ojek online beroperasi di Batam, Kepulauan Riau.
Larangan ini pun membuat warga pengguna sarana transportasi roda dua kecewa.
BACA JUGA: Timnas Basket Kembali Jalani Pemusatan Latihan di Batam
Mereka meminta Wali Kota Batam, mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan mengizinkan ojek online tetap beroperasi.
"Kalau alasan tak punya izin, apa ojek pangkalan punya izin. Tolonglah pemerintah peka terhadap perkembangan teknologi yang mempermudah," ujar Asti Riana, warga Belian Batamkota kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (1/6).
BACA JUGA: Maaf, Ojek Online Dilarang Beroperasi di Daerah Ini
Menurut mahasiswa salah satu perguruan tinggi itu, kehadiran ojek konvensional memang sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi itu dulu 10 tahun ke belakang.
Seiring perkembangan teknologi, sudah pasti penumpang membutukan sarana transportasi yang nyaman, aman, murah dengan pelayanan terbaik.
BACA JUGA: Detik-detik Menegangkan, Tiga Jam Menaklukkan Buaya Setengah Ton
"Saya rasa mereka yang tak bisa menerima kemajuan ini sama aja balik ke zaman dulu," sesalnya.
Azia, pengguna ojek online lainnya menyesalkan keputusan Dishub tersebut. Pasalnya, setiap kali ke kantor, dia selalu menggunakan jasa ojek online.
Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah bijaksana menyikapi keberadaan ojek online. "Saya pilih Gojek karena kenyamanan ini," kata Azia.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Rohaizat mengaku tak setuju dengan keputusan Dishub tersebut. Karena sejauh ini tanggapan masyarakat Batam akan kehadiran transportasi online seperti Gojek dan Wakjek sangat baik.
"Saya menyuarakan apa yang saya dengar langsung dari masyarakat," ucapnya.
Apalagi, kata dia, dengan kondisi perekonomian Batam yang semakin menurun. Dengan hadirnya Gojek dan Wakjek paling tidak membuka lapangan pekerjaan yang cukup banyak.
Hanya dengan modal motor dan surat-surat lengkap, pengangguran-pengangguran yang semakin banyak tersebut bisa berkurang.
"Terus terang saya juga salah satu pelanggan ojek online ini. Selain biayanya relatif murah, pelayanan oke, motornya juga bersih-bersih," kenangnya.
Pada perusahaan transportasi online, Rohaizat berharap agar segera melengkapi syarat yang diminta pemerintah. Soal penolakan ojek konvensional, dia mengaku sah-sah saja.
"Namanya juga kita di negara demokrasi. Tapi percayalah, rezeki itu tidak akan tertukar," tutur politikus PKS tersebut.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengaku ojek pangkalan dan ojek online melebur dan menyesuaikan zaman teknologi saat ini.
"Kita imbau masyarakat yang bergerak di bidang transportasi ojek dan taksi bisa menyesuaiakan zaman. Apalagi Kota Batam arahnya mau menjadi smart city," katanya.
Berbicara teknologi, katanya, tentu lebih cepat dan efisien. Karena itu yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Namun demikian, dia berharap perusahaan jasa transportasi online segera melengkapi syarat-syarat yang diminta dishub, agar ke depannya tidak berbenturan dengan hukum.
"Ini kan sifatnya sementara. Kalau sudah lengkap, bisa operasi lagi," jelasnya. (cr1/rng)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Ketersediaan Sembako, Satgas Mafia Pangan Sidak Pasar
Redaktur & Reporter : Budi