jpnn.com, PONOROGO - Krisis air bersih di beberapa desa di Ponorogo, Jawa Timur mulai terjadi. Berdasar data badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat, terdapat tiga desa yang sudah meminta pengiriman pasokan air bersih.
''Mereka yang meminta pasokan air bersih kami kaji dan sesuaikan dengan data lapangan. Baru pasokan air bersih kami kirim,'' kata Kepala BPBD Ponorogo Imam Bashori.
BACA JUGA: Polres Kirim Air Bersih untuk Korban Bencana Kekeringan
Dia menjelaskan, Desa Duri, Kecamatan Slahung, Ponorogo, sudah enam kali meminta pengiriman.
Selanjutnya, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, tiga kali pengiriman dan Desa Tulung, Kecamatan Sampung, sekali pengiriman.
BACA JUGA: Tolong, Dana Bantuan Bencana Kekeringan Minim
Dalam sekali pengiriman, BPBD mengedrop dua truk yang masing-masing berkapasitas 6.000 liter.
''Tinggal mengalikan saja berapa liter air bersih yang sudah kami kirim. Untuk yang lain, belum ada permintaan dropping,'' lanjutnya.
BACA JUGA: 10 Daerah Terancam Krisis Air Bersih Â
Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi mendekati puncak kemarau. Pihaknya memperkirakan puncak kemarau terjadi pada Juli-September 2018.
Karena itu, pihaknya telah siap sedia untuk memenuhi permintaan pasokan air bersih. ''Sementara kami siapkan. Jika sewaktu-waktu ada yang membutuhkan, kami sudah siap,'' ungkap Bashori.
Pada puncak kemarau tersebut, pihaknya memprediksi terjadi krisis air bersih di wilayah rawan kekeringan.
Adapun wilayah yang diperkirakan mengalami kekeringan pada kemarau tahun ini mencapai sepuluh desa yang tersebar di tujuh kecamatan.
''Itu berdasar hasil pemetaan yang kami lakukan beberapa waktu lalu,'' sambungnya.
Di antaranya, Desa Duri, Desa Tugurejo dan Desa Kembang (Slahung); Desa Suren (Mlarak); Desa Mrican (Jenangan); Desa Tulung (Sampung); Desa Karangpatihan (Pulung); Desa Dayakan (Badegan); serta Desa Ngendut dan Desa Pandak (Balong).
''Hampir setiap tahun daerah ini mengalami kekeringan. Perlu diketahui, akses menuju lokasi berupa medan berat menjadi kendala saat melakukan pengiriman,'' ujarnya.
Untuk prosedur pengiriman pasokan air bersih, pihak pemerintah desa (pemdes) mengajukan permohonan kepada BPBD.
Selanjutnya, pihak BPBD melakukan verifikasi juga kajian sebelum akhirnya mengirimkan pasokan air bersih.
''Ya itu syarat administrasi. Tentu harus intens melakukan komunikasi dan koordinasi,'' tegasnya.
Pihaknya mengimbau seluruh warga di pemetaan wilayah rawan kekeringan agar tidak khawatir.
Pun dia berharap semoga pasokan air bersih yang telah disiapkan sanggup mencukupi permintaan warga.
''Karena itu kaitannya dengan faktor alam, apa pun prediksi tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu,'' pungkasnya. (ota/c22/end/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 422 Desa Siaga Bencana Kekeringan
Redaktur & Reporter : Natalia