jpnn.com - JAKARTA - Program relokasi 921 KK di lima desa lereng Gunung Sinabung, Karo, Sumut, belum dipastikan kapan akan dimulai. Pasalnya, masalah kesiapan lahan untuk relokasi, yakni seluas 25 hektare, juga belum beres.
Namun, jauh hari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan seluruh warga di lima desa itu, agar mau direlokasi. Peringatan ini disampaikan, mengingat dalam relokasi bencana meletusnya Gunung Merapi tahun 2010, ada saja warga yang tidak mau dipindahkan dari desa asalnya.
BACA JUGA: Kementan Teliti Lahan Lereng Sinabung
Nah, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Sutopo Purwo Nugroho, warga lereng Merapi yang tak mau direlokasi itu akhirnya menyesal.
"Semula tak mau, tapi belakangan ingin ikut pindah. Ya tidak bisa karena anggaran sudah tidak ada. Nah, kami harap warga lereng Sinabung nantinya jangan ada yang tidak mau direlokasi, daripada menyesal belakangan," kata Sutopo kepada JPNN di Jakarta, kemarin (27/1).
BACA JUGA: Saat Ditemukan, Mata Alif Sudah Terlepas
Sutopo membandingkan dengan Merapi, lantaran jenis program dan tipe rumah yang disiapkan untuk relokasi, sama persis dengan yang akan diterapkan di Sinabung.
Yakni, tipe rumah 36, seharga Rp30 juta, berkonsep rumah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK).
BACA JUGA: Seminggu Hilang, Dua Pendaki STESIA Ditemukan Meninggal
Dijelaskan Sutopo, jika ada warga lima desa, yakni Desa Bekerah, Simacem, Sukameriah, Sukanalu, dan Kuta Gunggung, yang tak mau direlokasi, maka mereka nantinya tetap berada dalam ancaman erupsi Gunung Sinabung.
Tanpa bermaksud menakut-nakuti, Sutopo mengatakan, karakter Sinabung mirip dengan Merapi. Yakni, mengalami erupsi tiga hingga enam bulan, lantas mereda alias jeda. "Tapi setelah dua hingga empat tahun, akan meletus lagi, meletus besar," kata Sutopo.
Dia juga mengatakan, BNPB akan terus menyosialisasikan ke warga mengenai pentingnya relokasi. "Nanti kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat untuk sosialisasi ini," kata Sutopo.
Meski demikian, dia mengakui, BNPB tidak bisa memaksa jika ada warga lima desa itu tidak sudi ikut relokasi. Hanya saja, nantinya mereka diminta membuat surat pernyataan. "Sehingga jika terjadi apa-apa, pemerintah tidak disalahkan," kata Sutopo.
Namun, pemerintah juga tidak lantas membiarkan saja. Tetap saja pemerintah berupaya agar warga yang tidak mau relokasi, keselamatannya bisa terjamin saat Sinabung nantinya erupsi lagi.
"Jalur evakuasi akan kita perbaiki. Sistem peringatan dini juga kita perbaiki," pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendagri Dinilai Lelet Tangani Kasus Buton Utara
Redaktur : Tim Redaksi