jpnn.com - NEW DELHI - Masyarakat India sempat panik karena kehabisan uang. Itu terjadi setelah pemerintah menyatakan bahwa uang kertas pecahan 500 dan 1.000 rupee tidak berlaku lagi pada Selasa (8/11).
Padahal, keduanya merupakan lembaran uang yang paling banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari. Pemerintah sudah menyiapkan uang baru lewat ATM atau bank. Namun, jumlahnya terbatas. Antrean pun mengular di mana-mana.
BACA JUGA: Taliban Serang Konsulat Jerman, 128 Orang Terluka
Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menuturkan, kebijakan itu bertujuan melacak penggelapan pajak. Orang-orang kaya cenderung menyimpan uangnya secara tunai. Karena uang mereka tidak terdeteksi bank, mereka bisa menghindari pajak. Apalagi, penduduk India pada umumnya bekerja di sektor informal dan mendapatkan gaji secara tunai sehingga sulit terdeteksi.
Jika pecahan 500 dan 1.000 rupee tidak berlaku, mereka yang menyimpan uang tersebut harus menukarnya ke bank. Nah, saat menukar itulah, akan terlihat siapa saja yang mempunyai banyak uang. Mereka akan langsung diinvestigasi petugas pajak.
BACA JUGA: Wow! 20 Ribu Warga AS Pilih Harambe, padahal Sudah Mati
Sayangnya, persiapan untuk program tersebut tampaknya kurang matang. ’’Ada kericuhan di mana-mana,’’ ujar Kepala Menteri (setara gubernur) Delhi Arvind Kejriwal.
Salah satunya, di cabang bank Standard Chartered di Delhi. Warga yang mengantre marah, beradu argumen dengan petugas keamanan, serta memukul pintu kaca bank itu.
BACA JUGA: 5 Selebritas yang Janji Keluar dari AS jika Trump jadi Presiden
Penduduk pantas marah. Sebab, separo dari 202 ribu mesin ATM di India tidak berfungsi. Mesin ATM yang bisa mengeluarkan pecahan uang baru dengan cepat diserbu penduduk dan langsung kosong.
Sementara itu, untuk menukar uang di bank, mereka harus mengantre selama berjam-jam. Uang untuk kebutuhan sehari-hari mulai menipis. Beberapa pasien di rumah sakit membayar layanan dengan uang recehan. Pedagang mau menerima uang pecahan lama, tetapi harga barang akan dinaikkan berkali-kali lipat. Pasar buah dan sayur di berbagai tempat pun berencana tutup untuk sementara hingga situasi stabil.
Modi yakin kebijakannya sudah benar. Dia tahu penduduk mengalami kesulitan dalam transisi tersebut. Namun, dia yakin mereka mendukung keputusannya untuk berperang melawan korupsi.
Modi menegaskan akan mengejar para pelaku penggelapan pajak dan korupsi meski harus memeriksa lagi catatan pengemplang pajak yang berusia puluhan tahun. "Jika diperlukan, saya akan menyewa orang untuk tugas itu,’’ ungkapnya. (reuters/sha/c20/any/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KRI Banda Aceh Arungi Perairan Australia
Redaktur : Tim Redaksi