jpnn.com - BEKASI - Warga di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Bekasi tak mau ambil pusing dengan konflik yang melibatkan banyak pihak.
Bagi mereka, yang terpenting ada perbaikan dari pengelolaan sampah di TPST tersebut.
BACA JUGA: HOREE...Pemprov DKI Siapkan Pengganti Truk Sampah Yang Jelek dan Bocor
Seperti diketahui, persoalan sampah di TPST itu belakangan kembali 'bau'. Konflik menyengat melibatkan DPRD Kota Bekasi dengan Pemprov DKI Jakarta, serta Pemprov DKI dengan pengelola TPST Bantargebang yakni PT Godang Tua Jaya dan PT NOEI.
“Siapa saja boleh mengelola sampah di sini tapi sistemnya diubah. Lebih memperhatikan warga ketimbang manjain para pejabat. Kami yang dapat baunya, pejabat yang banyak dapat duitnya,” ucap Mulyono, seperti dikutip dari Go Bekasi (Grup JPNN), Rabu (4/11).
BACA JUGA: Hai Ahok! Baca Pesan Ki Kusumo Ini
Menurut Mulyono, saat ini masyarakat hanya mendapatkan dana kompensasi Rp 190 ribu per tiga bulan. Tidak seperti yang dijanjikan, yaitu Rp 300 ribu.
“Katanya Rp 100 ribu setiap bulan, tetapi nyatanya Rp 300 ribu (per tiga bulan) dipotong lagi ini dan itu, jadinya sampai ke warga cuma Rp 190 ribu,” paparnya. (muh/jpnn)
BACA JUGA: PERINGATAN: Jangan Mengganggu Jalur Truk Sampah, Ini Resikonya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, Anak Buah Ahok Dikurung Kejagung
Redaktur : Tim Redaksi