jpnn.com, JAKARTA - Puluhan warga Sukadanau, Cibitung, Kabupaten Bekasi melakukan orasi di halte sekitar Istana Negara, pada Jumat (29/1).
Mereka mengadukan nasib kepada Presiden Jokowi atas putusan hakim PN Jakarta Pusat, yang memutus PKPU Sementara kepada PT Gunung Raja Paksi Tbk.
BACA JUGA: Puluhan Karyawan GRP Pertanyakan Keputusan Hakim Soal PKPU PT NBU
Di mana, majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU salah satu vendor GRP, yakni PT NBU.
Dalam putusan perkara bernomor 432/Pdt.Sus-PKPU/2020 PN Niaga Jkt Pst tersebut, GRP masuk dalam status PKPU Sementara dalam kurun waktu 45 hari.
BACA JUGA: Ariel NOAH: Enggak ada yang Aneh, Sejauh ini Cuma itu Saja
Sebagai karyawan, mereka menilai putusan itu tidak adil.
Imbasnya, warga sekitar terancam kehilangan pekerjaan, karena sebagian besar warga bekerja di perusahaan tersebut.
BACA JUGA: Percepat Distribusi Pupuk di Jabar & Banten, Direksi Pupuk Kujang dan Komisi VI DPR Tinjau ke Gudang
“Tolong kami Bapak Presiden. Kalau sampai GRP dipailitkan, anak dan istri kami makan apa? Pandemi sudah bikin kami susah, jangan makin dipersulit dengan mempailitkan perusahaan tempat kami bekerja padahal perusahaan dalam keadaan sehat," seru Muksin, koordinator aksi.
Menurut Muksin, sejumlah warga Sukadanau yang bekerja di GRP ada sekitar 200 orang.
Belum lagi warga desa lain, karena total karyawan perusahaan hampir sekitar 6 ribu orang.
“Ini perusahaan besar. Banyak sekali kontribusi dan kepedulian kepada karyawan dan warga sekitar. Ketika banyak perusahaan lain mem-PHK karyawan pada saat pandemi, misalnya, GRP tidak demikian. Tidak satu pun karyawan yang di-PHK,” terang Muksin.
“Di mana lagi kami meminta perlindungan, kalau pengadilan saja kami duga tidak mampu bersikap adil? Kami ini masyarakat kecil yang sangat bergantung pada GRP,” seru Muksin.
“Jadi tolonglah kami Pak Presiden. Dengarkan kami rakyat kecil," pinta Muksin.
Tak hanya di sekitar istana. Unjuk rasa juga dilakukan di halaman Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM).(chi/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Yessy