Warga Tionghoa Diajak Masuk Birokrasi

JAKARTA - Warga Tionghoa berbondong-bondong masuk di jajaran birokrasi dengan menjadi PNS (pegawai negeri sipil)? Itulah yang diharapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Andi Mattalatta menjelang hari raya Imlek yang diperingati besok (26/1).

Andi menyatakan, partisipasi warga Tionghoa sama pentingnya dengan partisipasi warga Indonesia lainnyaMereka selama ini dikenal kuat menjadi pilar penggerak ekonomi

BACA JUGA: Polisi Harus Lacak Uang Antaboga

''Tentu akan positif juga di birokrasi,'' katanya kepada Jawa Pos.

Menurut menteri dari Partai Golkar itu, roda ekonomi Indonesia tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung stabilitas politik, sosial, dan kepastian hukum''Saya mengibaratkan ekonomi seperti kendaraan yang bisa jalan, jika jalan licin

BACA JUGA: MA Tak Menjamin Sidang Muchdi Terbuka

Nah, jalan licin itu adalah stabilitas politik, ekonomi, dan kepastian hukum,'' jelasnyaKarena itu, supaya ekonomi berjalan baik, faktor-faktor tersebut harus diperhatikan.

Dia menambahkan, siapa pun tidak perlu ragu berkiprah di pemerintahan

BACA JUGA: Korps Reserse Paling Dikeluhkan

''Sebab, kita tidak pernah diskriminatif terhadap rasKarena kita akan menyambut sebagai saudaraAnda boleh berdarah Eropa, India, maupun ArabTapi, status secara yuridis adalah Indonesia,'' tegasnya.

Justru dengan keragaman, kata Andi, birokrasi bakal menjadi dinamis''Negeri kita akan maju dan makmur bila kita anggap Indonesia itu ibarat badan manusiaAda kepala, mata, telinga, dan kaki yang semua melaksanakan fungsi masing-masing untuk menjadi manusia,'' ujarnya.

Tangan manusia, kata dia, akan menikmati sesuatu dengan seluruh badanSebab, yang dinikmati tangan tidak hanya dirasakan tangan, tapi juga dinikmati mulutDemikian pula, yang dirasakan mulut dirasakan seluruh anggota badan.

''Mulut bisa membedakan panas, dingin, dan sebagainya juga bukan hanya untuk kepentingan dirinyaKalau kaki terantuk batu, yang sakit bukan hanya kaki, tapi seluruh badan manusiaNah, saya bermimpi Indonesia seperti itu,'' katanya.

Sakit memang pernah lama dirasakan etnis Tionghoa di IndonesiaSejarah etnis atau masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah sejarah perlawananPerlawanan terhadap penindasan, juga perlawanan terhadap ketidakadilan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung diskriminatif.

Pembekuan hak politik hingga tidak diperbolehkannya menjadi PNS menjadi pil pahit yang harus ditelan warga Tionghoa pada masa Orde Baru(rdl/kum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gus Dur Trauma Poros Ciganjur