jpnn.com, JAKARTA - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus ramai diperbincangkan oleh warga net. Ini masih terkait banjir pada pekan lalu.
Bahkan, hastag atau tagar #InterpelasiAnies menjadi trending topic di jagat twitter pada Sabtu 27 Februari 2021. Netizen beramai-ramai mendesak DPRD DKI Jakarta memanggil Anies yang dinilai gagal menangani banjir.
BACA JUGA: Korban Banjir Jakarta Memohon kepada DPRD DKI: Tolong Panggil Pak Anies!
Aktivis lingkungan, Agus Sari, lewat akun twitter-nya @agussari menyayangkan sikap mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta yang enggan menggunakan hak interpelasi terhadap Anies.
“Ternyata tidak mendukung karena dihalangi naik gaji. ...siapa yang masih percaya bahwa anggota DPRD itu mengedepankan kepentingan warga DKI?” cuit Agus Sari.
BACA JUGA: PSI Ingin Interpelasi Anies Baswedan, Riza Patria Bilang Begini
Sementara itu, selebtweet dengan akun @yusuf_dumdum, menulis, “Parah kalau DPRD masih diem. Korban banjir DKI sampai memohon begini, apakah DPRD DKI masih bungkam? Mereka mewakili siapa?...Segera Interpelasi Anies! Tanyakan normalisasi Kali Ciliwung mandek 3 tahun kenapa? Program strategis atasi banjir gimana?”
Netizen dengan akun @rigna19 mengatakan, interpelasi terhadap Anies terkait banjir adalah salah bentuk pertanggungjawaban Pemprov DKI yang selalu gagal mengantisipasi terjadinya banjir. Oleh karena itu, ia berharap interpelasi bisa jadi momentum perbaikan keseriusan Anies menangani masalah banjir.
BACA JUGA: Berkoar-koar Saja Tidak Cukup, DPRD Perlu Sentil Anies dengan Interpelasi
“Tolong tanggung jawab nya, Anggaran abis banjir tak abis2. Interpelasi Anies semoga bisa merubah kinerja penprov DKI lebih baik. Masyarakat cape tiap tahun banjir terus,” cuit @rigna19.
Akun @ratna30353368 juga bicara hal serupa. Dia menyoroti DKI Jakarta sebagai provinsi dengan anggaran terbesar se-Indonesia. Harusnya, menurut Ratna, anggaran DKI Jakarta di tahun 2020 ini yang mencapai 84,19 triliun bisa dimaksimalkan untuk penanganan banjir.
“Warga DKI Jakarta memakai hak interpelasi agar bisa terbebas dari banjir ini mengingat DKI merupakan Provinsi dengan APBD yang besar….” ujar @ratna30353368 yang turut menjadi korban banjir itu.
Sesuai UU No. 23 Tahun 2003 tentang MD3 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), anggota legislatif berhak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak itu dikenal sebagai hak interpelasi.
Rencana pengajuan hak interpelasi kepada Anies dilontarkan Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Kamis lalu.
Wakil Ketua Fraksi, Justin Untayana, menegaskan usulan itu merupakan wujud tanggung jawab moril dan politik PSI kepada warga DKI Jakarta, terutama warga korban banjir.
“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Justin. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil