Waria Ogah Ditipu Politisi

JAKARTA – Gerilya caleg ke berbagai segmen masyarakat kian gencarSemua komunitas sosial, tanpa terkecuali, asalkan memiliki basis massa yang konkret, menjadi target operasi

BACA JUGA: PDIP Kecam Iklan Politik SBY

Syukur-syukur bisa menjadi pundi-pundi suara untuk menang dalam pemilu.
 
Forum Komunikasi Waria Se-Indonesia termasuk salah satu target operasi itu’’Banyak parpol yang sudah melobi dengan menawari berbagai program untuk memberdayakan kami,’’ kata Ketua Forum Komunikasi Waria Se-Indonesia Yulianus Rettoblaut di gedung DPR kemarin (22/1).
 
Menurut dia, potensi suara waria di Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata

BACA JUGA: Kisruh Pilkada Jatim Bikin Jenuh

Jumlah yang terdata di organisasinya mencapai 7 juta orang’’Padahal, masih banyak lho yang belum terdata,’’ ujarnya.
 
Meski sudah didekati banyak parpol, Yuli mengaku organisasi yang dipimpinnya belum tertarik berpihak ke salah satu parpol

BACA JUGA: Manuver Sultan Jadi Catatan DPP Golkar

Dia beralasan, sudah terlalu sering ditipu politisi’’Mereka sering banyak janji, begitu lolos dan duduk di parlemen, janjinya tidak ditepati,’’ sesalnya.
 
Karena itu, meski hari pemungutan suara Pemilu 2009 makin dekat, Yuli dan teman-temannya sesama waria belum mengambil sikap’’Sementara ini, kami kembalikan ke teman-teman sendiriTapi, kalau nanti ada yang janjinya konkret, mungkin saja kami mau mendukung,’’ katanya.
 
Di gedung parlemen, belasan wakil Forum Komunikasi Waria Se-Indonesia itu diterima sejumlah anggota komisi IXDi antaranya, Rudianto Tjen (FPDIP), Sonny Sumarsono (FPDIP), dan Rustam Effendy (FPAN)Mereka menerima sejumlah rekomendasi yang dihasilkan Pertemuan Nasional I Waria, 18–23 Januari 2009, di Tapos, Jawa Barat.
 
"Kami minta DPR mendesak pemerintah agar menjamin perlindungan hukum bagi waria,’’ kata Ketua Forum Komunikasi Waria Wilayah Barat Merlin SopianWaria asal Malang itu mengungkapkan, sampai sekarang, waria tetap mengalami diskriminasi.
 
Praktiknya, lanjut Merlin, mencakup lapangan pekerjaan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, serta kekerasan dari kelompok masyarakat, aparat kepolisian, dan Satpol PP’’DPR harus menyusun UU antidiskriminasi yang meliputi sebanyak-banyaknya dimensi, termasuk gender,’’ ujarnyaSaat ini memang sudah ada UU antidiskriminasi, tapi sebatas ras dan etnis.
 
Selain itu, Forum Komunikasi Waria juga merekomendasikan peningkatan APBN untuk penanggulangan HIV secara berkelanjutan’’Status KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) harus menjadi komisi yang diketuai langsung oleh presiden,’’ tegas Putri Waria Indonesia 2006 tersebut.
 
Menanggapi itu, Rudianto Tjen menyampaikan, sesuai wilayah kerjanya, komisinya akan mendorong perbaikan nasib waria di sektor ketenagakerjaanMenurut dia, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layakArtinya, memang tidak boleh ada diskriminasi lapangan kerja kepada waria.

"Selasa depan, DPR akan mengajak komunitas waria untuk bertemu dengan Pak Erman Suparno (menteri tenaga kerja dan transmigrasi, Red),’’ katanya.
 
Menurut dia, Erman Suparno pernah berjanji untuk membuat surat edaran yang intinya melarang adanya diskriminasi terhadap waria dalam rekrutmen tenaga kerja’’Biar nanti teman-teman waria ini menanyakannya langsung,’’ ujarnya.
 
Rustam Effendy mengingatkan adanya aturan agar di antara seratus orang, perusahaan harus menyediakan ruang untuk satu orang cacatDia mengatakan, aturan itu juga perlu diadopsi terhadap para waria’’Pabrik yang tidak terima waria, kalau perlu, diberi sanksi,’’ kata Rustam(pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sultan Disarankan Tolak Lamaran PDIP