jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh yang menjadi korban sekaligus saksi pada saat tragedi berdarah peristiwa 27 Juli 1996 -dikenal ‘Kudatuli” memberikan 'warning' kepada para pembantu Presiden Jokowi.
Salah satu saksi sekaligus korban Tragedi Kudatuli, Budi Mulyawan meminta pemerintah agar waspada karena negara dalam situasi genting. Pasalnya, ada gerakan politik dalam dan luar negeri di masa pandemi Covid-19 memasuki tahun kedua.
BACA JUGA: Kepada Aktor Politik di Balik Tragedi Kudatuli, Sekjen PDIP: Kami Belum Selesai
“Hari ini, tragedi Kudatuli tepat 25 tahun. Kami memperingatkan keras agar perjuangan reformasi berdarah-darah yang diawali penyerangan kantor DPP PDI sebelum berganti nama PDI Perjuangan oleh rezim otoriter Orde Baru, jangan sampai dihancurkan manuver-manuver dendam politik selama masa puncak pandemi Covid 19,” tegas Budi Mulyawan dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (27/6/2021).
Budi mengingatkan oknum pembantu Presiden Jokowi yang tidak amanah dan memanfaatkan situasi darurat pandemi ini untuk kepentingan pragmatis personal atau kelompok.
BACA JUGA: Soal Kudatuli, Eks Aktivis PRD: Sejak Awal Orba Mau Mengkambinghitamkan Kami
Penggagas berdirinya Komunitas Banteng Asli Nusantara atau Ormas Nasionalis Kombatan ini mengatakan para pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju harus 'melek dan paham bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden kelima buah perjuangan reformasi yang diawali dengan tragedi berdarah Kudatuli dalam memperjuangkan tegaknya demokrasi supremasi sipil di Indonesia.
Oleh karena itu, lanjut dia, tanggung jawab yang diemban jangan bertindak 'aji mumpung' atau fokus memanfaatkan peluang untuk kepentingan pragmatis mumpung duduk di kursi strategis sebagai pembantu presiden.
BACA JUGA: Narasi Sejarah Versi Orba soal Kudatuli Sudutkan Megawati, Begini Saran Sejarawan LIPI
Padahal, rakyat dan negara dalam situasi genting dan darurat karena menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi global.
Dia menilai ada indikasi ke arah itu. Belakangan, para pembantu presiden seperti saling ingin aman sendiri, tidak fokus, konsentrasi pecah menghadapi tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Jokowi.
“Kalau ada yang mengkhianati, ini bahaya tidak hanya untuk negara, tetapi juga nasib rakyat. Keterlaluan, ini mencederai reformasi," tegas Budi Mulyawan.
Dia juga sangat menyayangkan ada kebijakan hingga membuat presiden terjebak blunder politik seperti kasus Rektor UI dan pembatalan vaksinasi berbayar.
“Kasus seperti ini jangan sampai berulang,” kritik Budi.
Budi menilai ada pembantu Jokowi yang komitmennya lemah dan tidak memiliki kompetensi pada bidangnya, khususnya untuk penanganan pandemi Covid 19. Ada juga yang kurang memahami dan menghargai pengorbanan kolektif sistem pemerintahan demokrasi sipil buah gerakan reformasi, yang sudah dapat "dipertahankan" mulai Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan saat ini sedang diwujudkan Presiden Jokowi.
“Jika terus dibiarkan akan membahayakan stablitas nasional. Jangan sampai ini jadi peluang besar dimanfaatkan musuh-musuh politik Jokowi dan bangkitnya kembali rezim otoriter,” tegas Budi.
Oleh karena itu, dia berkewajiban mendesak Presiden Jokowi agar secepatnya melakukan reshuffle kabinetnya agar benar-benar tangguh menghadapi krisis multi yang makin rawan situasi darurat dan genting,” imbuh Budi Mulyawan.
Lebih lanjut, Budi Mulyawan mengapresiasi kebernasan dan kesigapan TNI dan Polri yang proaktif turun ke lapangan untuk mengoptimalkan serbuan vaksinasi kepada masyarakat.
“Kami menghargai kerja keras dan semangat TNI dan Polri terjun langsung ke masyarakat untuk menghentikan penyebaran Covid-19 ini," kata Budi.
“Kasihan Presiden Jokowi kalau harus terus-terusan turun ke kampung dan pasar untuk memotivasi pembantunya agar tidak jadi begundal politik hingga mengorbankan muruah reformasi.”(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich