jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mewaspadai praktik calo dalam proses seleksi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021.
“Perlu membangun sistem dalam proses seleksi PPPK agar berjalan transparan, adil, bersih, dan demokratis,” ujar Sultan dalam keterangan persnya, kemarin.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2021: Ini Pengumuman Jumlah Formasi Guru Agama
Menurut Sultan, perekrutan PPPK merupakan salah satu program pemerintah dalam memenuhi harapan para guru honorer atau tenaga pendidik selama ini.
“Jadi, upaya yang berpotensi mereduksi semangat (transparan, red) harus dapat diantisipasi,” tegas Sultan.
BACA JUGA: Perkembangan Terbaru Formasi Guru Agama PPPK 2021, Alhamdulillah
Senator muda dari Provinsi Bengkulu ini menilai perekrutan PPPK tahun ini sebagai momentum untuk mengukur kompetensi, kapasitas serta integritas tenaga pendidik yang telah mengabdi puluhan tahun.
“Jadi, praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme melalui calo dan modus lainnya yang dapat merusak hak-hak peserta seleksi harus dapat dihindari,” ujar Sultan.
BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021: Bobot Kompetensi Teknis Lebih Besar, Tes Wawancara 10 Soal
Eks Wakil Gubernur Bengkulu ini mengatakan pemerintah perlu menjaga kepercayaan publik dengan mematuhi aturan baku, hukum, regulasi, petunjuk dan prosedur yang berlaku terkait rekrutmen PPPK.
“Ini penting agar masyarakat menilai pemerintah berkomitmen menjalankan mandatnya dengan penuh rasa tanggung jawab,” tegas Sultan.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich