jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bertanggung jawab soal klaim kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Menurut Hasto, pernyataan Denny yang telah menggegerkan publik ternyata tidak terbukti.
BACA JUGA: MK Bakal Melaporkan Denny Indrayana ke Organisasi Advokat
“Yang bersangkutan (Denny, red) harus mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya yang tidak disertai dengan bukti. Apa yang disampaikan oleh Saudara Denny Indrayana tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan di depan publik," ujar Hasto dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/6).
Hasto menegaskan Denny tidak semestinya menyampaikan pernyataan yang sarat muatan politik tersebut dengan dibungkus dalih bahwa mantan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia (wamenkum HAM) itu sebagai akademisi.
BACA JUGA: Tok! MK Tolak Permohonan Uji Materi Aturan soal Sistem Pemilu
Oleh karena itu, Hasto menegaskan Denny harus bertanggung jawab atas pernyataannya yang salah dan jauh dari fakta.
“Konon katanya A1 ternyata tidak terbukti dan itu justru membelah dari beberapa aspek-aspek yang ada di Mahkamah Konstitusi," ujar politikus kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
BACA JUGA: Tolak Batalkan Sistem Proporsional Terbuka, MK: Pokok Permohonan Tidak Beralasan
Sebelumnya, Denny melalui akunnya di Twitter mengaku memperoleh informasi A1 bahwa MK akan mengabulkan uji materi atas UU Pemilu dengan komposisi enam hakim konstitusi menerima, sedangkan tiga lainnya mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda.
Namun, MK dalam putusannya menolak seluruh permohonan pemohon. Dengan demikian, lembaga negara pimpinan Anwar Usman itu menguatkan sistem proporsional terbuka.(ast/jpnn.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Denny Indrayana Sebut KPK Sedang Berupaya Menjegal Pencapresan Anies, Begini Analisisnya
Redaktur : Antoni
Reporter : Aristo Setiawan