jpnn.com, JAKARTA - Seluruh pejabat di tanah air diingatkan agar menolak gratifikasi hari raya. Peringatan tersebut disampaikan KPK, agar para pejabat itu tidak terjebak dalam kesalahan. Apalagi, mendekati Hari Raya Idul Fitri, godaan gratifikasi biasanya banyak berdatangan.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, salah satu gratifikasi itu adalah pemberian parsel dari bawahan kepada atasan. Kemudian dari rekanan kepada pejabat karena adanya hubungan pekerjaan.
BACA JUGA: Komisi III DPR RI Didesak Segera Evaluasi dan Revisi UU KPK
“Hal tersebut dapat dikategorikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban,” kata Febri, Selasa (14/5).
BACA JUGA: Para Pejabat, Ingat ya...Nekat Terima Parcel Dipidanakan
BACA JUGA: Tok Tok Tok, PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Romahurmuziy
Ancaman hukuman bagi pejabat yang menerima gratifikasi berdasar pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. “Dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” terang Febri.
Karena itu, KPK menekankan supaya pihak-pihak yang hendak memberikan gratifikasi kepada para pejabat mengurungkan niat mereka.
BACA JUGA: BI Siapkan Uang Baru Rp 4,7 Triliun
BACA JUGA: PNS Dilarang Keras Terima Parsel Lebaran
Seperti tahun lalu, KPK juga membuka diri apabila para pejabat hendak melaporkan dugaan gratifikasi hari raya. "Laporan bisa disampaikan apabila para pejabat sulit menolak pemberian gratifikasi sejak awal," katanya. (jpc/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Mau Bentuk Pansel KPK, Ini Harapan Laode M Syarif
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti