jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina mendukung evaluasi total manajemen lapas di Indonesia.
Hal itu disampaikannya terkait musibah kebakaran yang menewaskan 41 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang awal September lalu.
BACA JUGA: Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi Kirim Berkas Perkara Pekan Depan
Jovan juga mengatakan, rangkaian tragedi di sejumlah Lapas beberapa tahun terakhir ini tidak boleh berlanjut sampai terjadi tragedi yang lebih besar.
“Tragedi Lapas Tangerang harus menjadi yang terakhir. Jika kita cek, telah terjadi 13 kali kebakaran Lapas selama tiga tahun terakhir, yang mana 10 di antaranya tergolong melebihi kapasitas (over-capacity),” kata mantan Komandan Batalyon Infanteri Raider 323 KOSTRAD (2017-2019) tersebut, Jumat (8/10).
BACA JUGA: Dituduh Mata-Mata Polisi, AM Dihajar Napi Kasus Pembunuhan di Lapas Jember
Jovan mengatakan kapasitas maksimal Lapas Tangerang adalah 900 narapidana. Namun, pada saat kebakaran terjadi, penjara tersebut diisi 2072 napi.
Alumni Akmil itu mengingatkan bahwa kelebihan kapasitas lapas adalah masalah yang sudah lama dibiarkan. Karena itu, saatnya semua pemangku kepentingan berembuk untuk mencari solusi permanen.
BACA JUGA: Berita Terbaru Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang, Ini Kesimpulan Polisi
Jovan mendukung KemenkumHAM untuk segera mengevaluasi total problem fasilitas di dalam Lapas. Ia mencontohkan, banyak Lapas yang memiliki sistem kelistrikan yang cukup lama belum diperbaiki.
“Kita tidak boleh mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan Menkumham. Ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab Menkumham dan jajarannya saja. Ingat, di dalam Lapas itu ada nyawa manusia. Mereka dibina oleh negara dan ditunggu oleh keluarganya,” kata alumni Universitas Pertahanan dan Nanjing Army Command and General Staff College tersebut.
Ke depan, Jovan berpesan agar pemerintah betul-betul mengantisipasi perkembangan tren peningkatan kapasitas lapas dengan membangun infrastruktur baru.
Ini juga diperlukan guna menjawab tantangan kapasitas, fasilitas, penegakan aturan, dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan penanganan para warga binaan.
“Beri mereka kesempatan untuk menjadi warga negara yang baik. Ini tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil