Wasekjen DPP PKS Tuding Golkar Tak Konsisten

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fachry Hamzah, menuding Partai Golkar tidak konsisten"Dulu JK dengan tegas menyatakan berpisah dengan SBY dan berjanji pembangunan ini akan lebih cepat dan lebih baik jika dirinya memerintah

BACA JUGA: Uang Rokok Pendata DPS dari APBD

Tapi, kini kembali merapat ke SBYKalau itu dipaksakan, PKS tetap mundur dari koalisi dengan SBY," katanya.

Tudingan Fachry Hamzah itu mengemuka dalam dialog Dialektika Demokrasi bertajuk "Koalisi: Siapa Dekati, Siapa Jadi", yang juga menghadirkan Priyo Budi Santoso (Ketua DPP Partai Golkar), Anas Urbaningrum (Ketua Partai Demokrat), serta Firman Djaya Daeli (PDI Perjuangan), di press room DPR RI, Jakarta, Jumat (17/4).

"Selama ini JK membawa problem, memberikan sinyal-sinyal konflik terhadap pemerintahan SBY, bahkan parlemen menjadi kepanjangan tangan Golkar untuk politisasi pemerintah," tegas Fachry.

Hal itulah, lanjut Fachry pula, yang semestinya dievaluasi oleh Golkar dan Demokrat, yakni bahwa selama ini mereka gagal menjalankan sistem presidensial

BACA JUGA: Golkar Bisa Pecah Gara-gara Cawapres

Lebih parah lagi menurutnya, para menteri kabinet juga berjalan semau-maunya sendiri untuk kepentingan parpol.

"Untuk itu, PKS minta (agar) SBY independen dan tidak didorong-dorong oleh parpol dalam menentukan siapa cawapresnyaSelain itu, agar wapres terpilih nantinya non-aktif dari parpol, agar tidak main-main dengan parpolnya," tegas Fachry lagi.

Bersamaan dengan itu, Priyo Budi Santoso kembali menegaskan bahwa mayoritas suara DPD Golkar dalam rapat konsultasi, Kamis (16/4) malam, lebih condong untuk berkoalisi dengan Demokrat dan akan menawarkan JK sebagai cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Memang tidak tertutup kemungkinan Golkar berkoalisi dengan PDIP, tapi mainstream-nya (adalah) koalisi dengan Demokrat

BACA JUGA: Awas! Tercatat di DP4, Lenyap di DPT

Ini realistis, dan (Golkar) mengajukan JK sebagai cawapres SBY," jelas Priyo pula.

Alasan Golkar, lanjut Priyo, dalam hal ini adalah untuk membangun pemerintahan yang kuat dan didukung oleh parlemen yang kuat pulaSehingga visi dan misi pemerintah akan mendapat dukungan dari parlemen, dan karena itu pembangunan akan berhasil.

"Dengan begitu, maka koalisi yang terjadi juga berwajah parlemenDan Golkar akan menerima hasil pemilu ini, meski dengan catatan," tutur Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua DPP PD Anas Urbaningrum menjelaskan bahwa Demokrat sejak awal menjalankan politik terbuka bagi parpol manapun untuk berkoalisi, tidak terkecuali bagi partai oposisi seperti PDIP, (asal) diperkokoh dengan mandat rakyatSehingga katanya, jika SBY terpilih kembali, hal itu bisa makin baik untuk membangun pemerintahan yang stabil, efektif dan produktif.

"Namun tentang kepastian dengan siapa cawapres SBY, akan ditetapkan melalui Rapimnas Demokrat pada 25-26 April mendatangRapimnas sekaligus akan mendeklarasikan bahwa Capres Demokrat adalah SBYTapi, kalau pada tanggal itu sudah ada cawapresnya, juga akan diumumkan sekalian," tutur Anas.

Pengecualian saat ini, menurut Anas pula, barangkali adalah dengan PDIP dan GerindraPasalnya kedua partai tersebut sudah menegaskan tak mau berkoalisi dengan DemokratPDIP dipastikan akan maju sendiri bersama Megawati SoekarnoputriDemikian pula Gerindra yang akan mengusung Prabowo Subiyanto sebagai capresSedangkan dengan partai yang lain seperti Golkar, PPP, PAN dan lain-lain, Demokrat masih terbuka untuk berkoalisi.

"Koalisi dengan kontrak politik yang jelas berdasarkan institusi parpol, bukan pribadi-pribadi," kata Anas lagi.

Sementara itu, Firman Djaya Daeli menjelaskan jika pemerintahan presidensial mendatang tetap membutuhkan parlemen yang kuat"Jadi, koalisi itu suatu keharusanUntuk itu, PDIP sejak awal terus menjalin komunikasi dengan Golkar, PKS, PAN, PPP, ormas dan lain-lain," ujar Firman(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Tak Paksakan Diri Usung Capres