jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Jakarta Pusat, Rabu (13/9). Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyambut langsung kunjungan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Hery Haryanto Azumi mengatakan, pertemuan antara Ryamizard dengan Kiai Said itu dalam rangka membahas persoalan kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa. "Kunjungan Pak Menhan ke PBNU guna membahas masalah kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa," ujar Hery yang ikut dalam pertemuan itu.
BACA JUGA: Insyaallah Kiai dan Santri Istikamah Dukung Jokowi sampai 2019
Hery menjelaskan, pertemuan itu juga membahas abad informasi saat ini penuh dengan perang opini dan cara berpikir atau mindset. Sebab, kini pertarungan bukan lagi melalui peperangan fisik dan militer.
Lebih lanjut Hery mengatakan, kondisi itu menuntut adanya upaya penguatan pertahanan bangsa dan negara tidak hanya dalam bentuk fisik dan militer. Karena itu, harus ada sistem pertahanan semesta yang melibatkan segenap elemen bangsa.
BACA JUGA: Kiai Said Sebut Aksi Pengepungan Borobudur Salah Alamat
"Konsep pertahanan sebuah negara saat ini berbeda dengan dulu. Dalam perang modern sekarang, konsep pertahanan tidak boleh hanya mengandalkan konsep hardware atau jalur militer, namun juga software (piranti lunak, red),” ulasnya.
BACA JUGA: Menhan tidak Ingin Indonesia Kalah Bersaing
Menhan Ryamizard Ryacudu dan Wakil Sekjen PBNU Hery Haryanto Azumi.
Dalam rangka menyiapkan piranti lunak untuk pertahanan semesta itu pula negara perlu melibatkan para kiai dan ulama. “Jalur software ini adalah pertahanan semesta dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk ulama dan kiai di dalamnya," tambahnya.
Sekretaris jenderal Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW) itu juga mengatakan, dalam menghadapi kondisi itu pula maka masyaralat juga harus mengubah mindset karena peperangan di abad informasi juga menyangkut ideologi. Sementara selama ini ketika berbicara masalah pertahanan negara hanya berfokus pada masalah peralatan militer.
“Cara berpikir ini harus dirubah. Sebab, mempertahankan ideologi bangsa dari pengembosan pihak-pihak asing juga masuk kategori menjaga kedaulatan," terangnya.
Menurut Hery, perang di era digital seperti sekarang lebih mengedepankan perang opini dan midset. "Perang era sekarang sangat soft, karena terjadi di wilayah opini dan mindset," jelas Ketum PB PMII 2005-2008 itu.
Karena itu, menurut Hery, Kemenhan dan PBNU sepakat untuk menjalin sinergi dalam upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa. Selain itu, PBNU juga mendorong upaya Transfer of Tecnology (ToT) Kemenhan untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri.
"Intinya kami (PBNU, red) sepakat menjalin sinergi dengan Menhan. Upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa memang tidak bisa dikerjakan satu kelompok, butuh upaya semua elemen bangsa. NU memang punya tanggung jawab itu, namun tentu harus didukung semua pihak," katanya.(jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MDHW Jawa Barat Dideklarasikan September
Redaktur & Reporter : Antoni