jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menyayangkan dominannya wacana tentang pencapresan dibanding pemilu legislatif.
Dia menilai, saat ini sangat minim perdebatan soal program yang diusung partai. Menurut Fahri, jika hal seperti ini terus dibiarkan, masyarakat akan terjebak lagi pada pencitraan para kandidat capres.
BACA JUGA: Tingkat Partisipasi Pemilih di Luar Negeri Rendah
"Yang didebatkan itu harusnya rakyat dapat apa setelah pemilu. Jangan malah sibuk menggelembungkan citra, sebab lima tahun terakhir publik mengkritisi pencitraan dan tebar pesona," kata Fahri Hamzah, saat dihubungi wartawan, Senin (31/3).
Pencitraan berlebihan pada seorang sosok yang akan dijadikan capres, lanjutnya, akan berdampak ke pemilu legislatif. Dimana, masyarakat tidak bisa memilih para caleg dengan pertimbangan rekam jejaknya.
BACA JUGA: Enam PPLN Sudah Gelar Pemungutan Suara
"Dulu SBY sangat populer sehingga Partai Demokrat menang. Setelah itu, banyak kader SBY yang korup. Ini jangan terulang, kita harus periksa track record masing-masing caleg dan bukan hanya berdasarkan citra sang capres. Jika masyarakat memilih caleg berdasarkan capres polesan, akan muncul Nazaruddin-Nazaruddin lainnya. Sebelumnya masyarakat menokohkan Megawati di pemilu 1999 dan hasilnya juga mengecewakan," ujar Fahri.
Karena itu, anggota Komisi III DPR itu minta masyarakat memilih wakilnya didasari track record. Bukan karena citra sang capres yang diusung sebuah partai.
BACA JUGA: Prabowo dan Gerindra Rajai Survei Versi INES
"Kini seolah semua persoalan ditumpukan pada sosok capres. Kalau mau si A jadi presiden, maka pilihlah partai AB misalnya. SBY yang tentara dan menang telak saja tidak berhasil membuat partainya bersih, apalagi si A misalnya yang belum punya pengalaman dan track record keberhasilan," jelasnya.
Dikatakan, partai yang akan berdasar sejumlah survei bakal menang pilpres karena mengusung capres paling populer saat ini faktanya juga menjadi partai terkorup.
"Kami juga tidak lepas dari kasus, tapi partai yang katanya akan memenangkan pemilu menurut data resmi KPK, ICW dan lembaga antikorupsi lainnya adalah partai terkorup. Jika masyarakat melihat ini tentunya partai seperti ini tidak akan dipilih," ungkapnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Kampanye di Palembang, Janjikan 7 Kabar Baik dari SBY
Redaktur : Tim Redaksi