jpnn.com - KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengingatkan semua pihak untuk menjaga netralitas di rumah ibadah.
Rumah ibadah jangan sampai menjadi ajang kampanye pada Pemilu 2024.
BACA JUGA: Jelang Pemilu 2024, Isu Polusi Udara Jadi yang Krusial Bagi Generasi Z
Menurut Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti masyarakat dalam hal ini perlu mewaspadai, agar rumah ibadah benar-benar bersih dari politik praktis.
Ni Made mengatakan tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada November 2023, tetapi suasana kampanye sudah sangat terlihat.
BACA JUGA: Pesan Jusuf Kalla untuk Elite Golkar yang Ngebet Ada Munaslub, Tegas
"Pada Pemilu 2024 yang perlu dijaga adalah tempat-tempat ibadah. Jangan sampai menjadi lokasi memberikan titipan sesuatu. Ini harus hati-hati," ujar Ni Made dalam keterangannya, Selasa (1/8).
Saat ini, katanya, banyak baliho dan poster bakal calon anggota legislatif sudah dipasang di mana-mana, serta penumpang kegiatan di lapangan sudah terlihat.
BACA JUGA: Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani Ajak Para Santri Bijak Menentukan Pilihan di Pemilu 2024
"Satpol PP Kulon Progo sudah bergerak cepat untuk melalukan pembersihan. Harus memberikan edukasi masyarakat bahwa hal-hal di luar aturan harus ada tindakan. Jangan sampai ada pembiaran," katanya.
Pesta demokrasi lima tahunan gambarannya sudah jelas, seperti persoalan yang akan terjadi di masyarakat mulai dari jumlah suara, hingga kotak kosong.
"Belajar untuk melakukan inventarisasi persoalan dari lima tahun lalu saat penyelenggaraan Pemilu 2019," katanya.
Dia berharap KPU dan Bawaslu memiliki rekaman dan catatan pemilu sebelumnya sehingga persoalan yang berpotensi muncul pada Pemilu 2024 dapat diantisipasi.
"Kami berharap pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Kami berharap memperoleh pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang amanah," katanya.
Ni Made mengatakan pemangku kepentingan di Kulon Progo harus berjuang sesuai tugas, fungsi pokok masing-masing dan memberikan kontribusi untuk mengamankan pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024, terutama persoalan sosial.
"Persoalan sosial ini tidak hanya bicara siapa yang kampanye, seperti mencuri start," katanya.
Ni Made mengharapkan Bawaslu dan KPU intensif melalukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi milenial tentang pemilu agar tidak ditunggangi kepentingan tertentu.
"Edukasi ke masyarakat soal pemahaman menjadi pemilih yang baik, penyelenggara yang baik, dan pengawasan yang baik," katanya.
Dia mengatakan konflik SARA di Kulon Progo masih ada yang harus diredam dan harus diberi pemahaman untuk saling tenggang rasa dan saling menghormati.
"SARA tidak berkaitan dengan pemilu, namun realitasnya menjadi substansi kampanye," katanya.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati mengatakan 28 November 2023 sudah mulai kampanye sehingga dibutuhkan pengawasan lebih ketat dan kompleks.
"Kami tidak bisa melakukan pengawasan sendiri sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat," kata Ni Made. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Beri Pengarahan, Minta Begini Kepada Kader PDIP, Penting!
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang