jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) merespons adanya judicial review UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta kewenangan jaksa menyidik korupsi dihapus.
Dia menilai keberhasilan Kejaksaan Agung dalam hal pemberrantasan Korupsi sangat nyata dalam hal penyelamatan keuangan negara.
BACA JUGA: Anggota Komite I DPD Dorong Kewenangan Kejaksaan Diperkuat
"Tentunya kita patut acungkan jempol terhadap Jaksa Agung Saudara ST. Burhanuddin beserta seluruh jajaran yang telah bekerja dengan baik serta mengawal penggunaan keuangan negara sampai tingkat paling bawah," ucap Abdul Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).
Dalam hal penegakkan hukum, dia menilai Jaksa Agung mampu mengembalikan muruah Kejaksaan dalam hal pemberantasan kasus-kasus korupsi secara masif.
BACA JUGA: Begini Pernyataan Prabowo soal Konflik Ukraina-Rusia Seusai Dipanggil Jokowi ke Istana
Namun, senator yang beken disapa dengan inisial ART itu menduga upaya dari Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi sesuai amanah undang-undang mendapat perlawanan dari koruptor.
"Saya melihat adanya gugatan ke MK terhadap kewenangan kejaksaan dalam hal pengusutan kasus-kasus korupsi adalah pelemahan kinerja Kejaksaan," tegasnya.
BACA JUGA: Survei PWS: Hanya 49,6 Persen Pemilih PDIP Memilih Ganjar, Demokrat & PKS Tidak Solid ke Anies
Senator asal Sulawesi Tengah itu mengatakan kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi seharusnya diperkuat, bukan malah dilemahkan.
"Saya juga ingatkan selalu kepada insan Korps Adhyaksa bekerja dengan sepenuh hati nurani anda. Institusi Kejaksaan tidak boleh dijadikan suatu instrumen kekuasaan apalagi untuk kepentingan penguasa dan para pecundang hukum," ujar ART.(fat/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam