Who Is The Boss?

jpnn.com - Who’s The Boss adalah kosa kata dalam bahasa Inggris yang mempertanyakan dan menyindir seorang pemimpin yang tidak tegas dan perannya tidak jelas dalam sebuah institusi.

Ungkapan ini juga dipakai untuk menggambarkan sebuah institusi yang tidak jelas siapa penguasanya, karena ada lebih dari satu orang yang berkuasa di dalamnya.

BACA JUGA: Novel Baswedan Melambaikan Tangan ke Arah Gedung KPK, Ada Air Mata Perpisahan

Ungkapan ini dilontarkan dengan nada lucu sekaligus getir. Ungkapan ini menjadi terkenal karena menjadi judul drama sitcom dengan judul yang sama, yang sangat populer di Amerika pada 1980-an. Saking populernya, serial drama situasi komedi ini bertahan sampai 12 tahun, dan memenangi puluhan award.

Drama ini berkisah mengenai seorang mantan atlet baseball Tonny Micelli, yang pensiun dini karena cedera bahu. Ia pindah keluar kota dan mencari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga profesional.

BACA JUGA: Anisah Rasyidah, Istri Bupati Hulu Sungai Utara Dipanggil KPK

Ia kemudian tinggal seorang wanita lajang eksekutif perusahaan swasta, Angela Bower. Secara resmi Tonny bekerja sebagai asisten rumah tangga bagi Angela. Tonny punya kewenangan untuk mengatur semua urusan rumah tangga.

Tonny dan Angela punya karakter yang berseberangan. Tonny ingin punya otoritas yang jelas sesuai kewenangannya.

BACA JUGA: Tawaran Kapolri untuk Eks Pegawai KPK Pertaruhan Harga Diri Novel Baswedan Cs

Namun, Angela yang ambisius dan suka mengatur, sering mencampuri kewenangan Tonny, karena dia merasa sebagai pemilik rumah.

Dari dua karakter inilah drama lucu sering terjadi. Tonny yang merasa dirinya sebagai pekerja profesional, seringkali kalah oleh Angela yang sering menyerobot kewenangannya. Angela merasa bahwa dialah yang punya rumah, karena itu Tonny harus manut kepadanya.

Dua orang itu diam-diam sebenarnya saling memendam rasa. Namun, keduanya sering bentrok karena beda karakter dan keinginan. Yang terjadi kemudian tumpang tindih otoritas yang tidak jelas.

Angela sering mengambil keputusan strategis, dan Tonny malah sering kebagian pekerjaan rumah tangga, seperti cuci piring dan baju, sekaligus menyetrika.

Sesuai kontrak, Tonny seharusnya menjadi The Boss dan pengambil keputusan tunggal yang punya otoritas.

Namun, dalam praktiknya, dia sering kalah oleh Angela yang sering mengambil keputusan yang berseberangan dengannya. Keputusan hire and fire mengangkat orang atau memecat orang, seharusnya ada di tangan Tonny.

Namun, Angela sering memangkas kewenangan Tonny itu. Tonny hanya bisa plonga-plongo tak berkutik.

Tumpang tindih dan silang sengkarut dalam rumah tangga menjadi sumber keributan yang tidak pernah berhenti. Setiap hari selalu saja ada kejadian lucu karena peran yang saling tertukar dalam mengambil keputusan.

Di setiap akhir episode kemudian muncul pertanyaan sarkastis, Who’s The Boss?, siapa sebenarnya yang jadi bos.

Situasi mirip sitcom itu sekarang terjadi di Indonesia. Banyak peristiwa ruwet yang terjadi karena silang sengkarut dan tumpang tindih akibat kepemimpinan yang tidak otoritatif dan tidak efektif.

Hari ini (30/9) menjadi hari penentuan, the moment of truth, untuk menguji kepemimpinan nasional, untuk menentukan siapa yang menjadi the real boss. Hari ini adalah terakhir yang menentukan masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekaligus memastikan arah gerak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hari ini akan menjadi penentuan bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan bahwa dialah the real boss di negeri ini.

Hari ini, Novel Baswedan dan 56 penyidik lainnya akan diputus nasibnya. Sesuai keputusan Ketua KPK Firli Bahuri, Novel cs harus out dari KPK.

Hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM tidak mempan terhadap Firli. Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi pun tidak mengusik Firli.

Dengan berlakunya undang-undang KPK hasil revisi, seluruh pegawai KPK dijadikan sebagai pegawai negeri sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Semua kewenangan hire and fire ada di tangan presiden sebagai the boss.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang seharusnya manut ke presiden, kelihatannya, punya bos lain.

Presiden Jokowi terjebak dalam dilema yang rumit. Komitmennya terhadap pemberantasan korupsi diragukan banyak orang. Perubahan undang-undang KPK membuat lembaga antirasuah itu kehilangan taji.

Pembersihan yang dilakukan terhadap para penyidik yang berintegritas menjadi bukti bahwa KPK akan dibawa menuju arah yang lain.

KPK adalah salah satu anak kandung gerakan reformasi yang dipelopori para mahasiswa pada 1998.

Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto selama 32 tahun telah melahirkan rezim yang dikuasai kroni dan konco.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi penyakit kronis yang menggerogoti negara dan membuatnya keropos.

Ketika gerakan reformasi berhasil menjatuhkan Soeharto, komitmen untuk memberantas KKN diwujudkan dengan pembentukan KPK pada 2003.

Presiden Megawati boleh merasa bangga, karena KPK berdiri pada masa kepemimpinannya. Saat itu, sebagai presiden, Megawati menjadi The Boss di republik ini.

Dalam perjalanannya, KPK menjadi lembaga pemberantas korupsi yang gahar. Banyak menteri, ketua partai, kepala daerah, dan pengusaha yang berhasil dikerangkeng oleh KPK. Banyak yang senang dengan kiprah KPK, tetapi banyak juga yang gerah.

Kelompok yang gerah itu sekarang berhasil menyunat kewenangan KPK dengan lahirnya undang-undang revisi di masa kepemimpinan Jokowi.

KPK yang dulu gahar dan independen, sekarang dianggap letoy dan tidak dependen karena berada di bawah kekuasaan presiden.

Publik menilai KPK sudah disunat dan dikebiri. Pemecatan 57 penyidik itu menjadi buktinya. Mahasiswa marah dan turun berdemo menuntut agar Presiden Jokowi mempergunakan kewenangannya sebagai The Boss untuk menyelamatkan 57 penyidik itu.

Mahasiswa mengultimatum dan mengancam, jika tuntutan itu tidak dipenuhi mereka akan turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Selama Jokowi berkuasa, gerakan mahasiswa praktis sunyi.

Mahasiswa pernah turun dalam aksi menolak revisi undang-undang KPK. Namun, ternyata revisi tetap jalan, dan mahasiswa tidak bereaksi lagi.

Sekarang adalah moment of truth bagi gerakan mahasiswa Indonesia. Momen ini akan menjadi pembuktian, apakah mahasiswa masih menjadi agent of change yang membawa perubahan, atau sekadar menjadi agen demo saja.

Jokowi berusaha memanfaatkan sisa waktu injury time. Pada detik terakhir menjelang deadline, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menawarkan untuk menampung para pegawai pecatan itu. Manuver ini menunjukkan adanyan tarik-menarik kekuatan dalam kasus ini.

Novel Baswedan dan kawan-kawan jelas dianggap sebagai pegawai yang tidak berguna di KPK.

Mereka sudah dianggap punya rapor merah yang bahkan tidak mungkin bisa dibina lagi. Namun, tawaran dari Kapolri ini menunjukkan bahwa Novel dan kawan-kawan masih berguna, dan bisa dibina.

Pada detik-detik injury time ternyata terjadi manuver yang tidak terduga. Kapolri mengatakan bahwa keputusannya itu sudah direstui Presiden Jokowi. Publik paham mengenai kedekatan Listyo Sigit dengan Joko Widodo sejak masa-masa mereka masih sama-sama di Solo. Jokowi sebagai walikota dan Listyo Sigit sebagai kapolres.

Pada detik-detik krusial ini terlihat ada power play level dewa. Ada tarik-menarik kekuasaan di pucuk kepemimpinan.

Jokowi tidak bisa menahan kekuatan besar yang memaksakan pemecatan Novel dan kawan-kawan. Yang bisa dia lakukan adalah menampung mereka sebagai upaya menyelamatkan muka, supaya Jokowi tidak losing face (hilang muka) yang bisa berakibat losing power (hilang kuasa).

Power play ini mirip rebutan kuasa antara Tonny dan Angela. Jokowi, mungkin, mirip dengan Tonny yang mendompleng kerja di rumah Angela.

Sementara Angela tetap merasa sebagai pemilik rumah dan menganggap dirinya sebagai the real boss. (*)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: