jpnn.com - JAKARTA -- Selain menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga berdiskusi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Wiranto menjelaskan, salah satu yang dibahas ialah soal rencana Presiden Joko Widodo meluncurkan kebijakan revitalisasi hukum.
BACA JUGA: Inilah 8 Penyakit yang Paling Banyak Sedot Dana BPJS
Menurut dia, jika selama dua tahun terakhir presiden fokus pada paket kebijakan ekonomi yang kini sudah berjalan bagus, sekarang Jokowi akan melakukan revitalisasi hukum.
"Gunanya apa? Agar setelah ekonomi berjalan bagus, maka back up hukum menjadi lebih bagus lagi," ujar Wiranto didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo, Jumat (7/10) di kantor KPK.
BACA JUGA: Setelah 7 Tahun, Wiranto Akhirnya Lapor Harta ke KPK
Menurut Wiranto, kalau hukum ditegakkan dengan baik, maka banyak keuntungan-keutungan lain yang dapat diperoleh. Terutama di bidang ekonomi.
"Artinya pemerintah harus memberikan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia," tegas Wiranto.
BACA JUGA: GP Ansor Anggap Ahok Pakai Almaidah karena Gelisah Bakal Kalah
Dia menambahkan, selama ini KPK sudah sangat membantu dalam pemberantasan pungutan liar, korupsi dan lainnya. Karenanya pemerintah ingin mendapat masukan dari KPK ihwal pengalaman-pengalaman penegakan hukum.
"Kami akan kerja sama dalam rangka revitalisasi hukum," papar Wiranto.
Hanya saja, Wiranto masih enggan membeber poin-poin revitalisasi hukum itu. "Nanti, masa saya mendahului (presiden)," tegas Wiranto. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tito Instruksikan Pusdokkes Telusuri Penyebab Polisi Bunuh Diri
Redaktur : Tim Redaksi