BACA JUGA: Indonesia-Korea Terbitkan 5 MoU
Sudah ada Blok P, Blok M, Blok SMenurut Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini, pembentukan blok maupun kubu politik adalah hal wajar dalam dinamika politik
BACA JUGA: Amandemen UU 45 Jangan Serahkan ke Politisi
Hanya saja, katanya, akan lebih efektif jika koalisi untuk membentuk poros maupun blok itu dimatangkan setelah pemilu legislatif."Akhirnya, nanti koalisi akan terbangun setelah pemilu legislatifBACA JUGA: Tak Lazim, Larang Quick Count
Bisa saja saya bikin blok jungkir-balik, pasti rame ituTetapi mendingan saya konsentrasi dulu untuk pemilu legislatif," ucapnya.Disinggung tentang pembicaran pra-koalisi dengan kekuatan politik lain, Wiranto memang tidak menafikannyaNamun demikian, lagi-lagi Wiranto menyatakan tak mau bersikap pragmatisKoalisi yang akan dibangun Hanura, katanya, harus berdasarkan kerangka ideologis"Saya akui koalisi itu kan kadang pragmatisTetapi saya mau bangun koalisi yang dasarnya idealismeKoalisi jangan karena pragmatisme politik," tandasnya.
Selain itu, ditanya soal maraknya tuntutan untuk melakukan kembali amandemen UUD 45, Wiranto mengingatkan agar amandemen kelima UUD 1945 Negara Republik Indonesia (UUD 45) tidak lagi diserahkan ke politisi.“Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum yang mengatur hidup hajat orang banyak, sementara politisi memperjuangan kepentingan partai politikAgar Undang-Undang Dasar dapat mengatur hajat orang banyak secara adil, sebaiknya amandemen harus dilakukan oleh arsitek konstitusi, bukan politisi” ujarnya.
Ditegaskan, Partai Hanura yang saat ini dia pimpinan tidak menafikan amandemen sepanjang hal tersebut dilakukan oleh ahlinyaBukan politisi“Pro-kontra yang saat ini terjadi terhadap hasil amandemen ke-empat merupakan suatu fakta bahwa hasil amandemen yang dilakukan oleh politisi di DPR.” Akibatnya, terjadi tiga kelompok yang pro-kontra terhadap hasil amandemen ke-empatPertama, kelompok yang menginginkan agar bangsa ini kembali pada UUD 45Kedua, setuju dengan hasil amandemen 1, 2, 3 dan 4Kelompok ketiga adalah masyarakat yang menginginkan amandemen ke-lima segera dilakukan
Selebihnya, Wiranto menyerukan kepada para elit politik untuk berhenti membohongi rakyat dengan menyembunyikan fakta bahwa Indonesia sudah memasuki kategori sebagai bangsa yang gagal dan tertinggal, hanya untuk membohongi rakyat.Karena fakta-fakta itu pada akhirnya juga akan diungkap oleh lembaga-lembaga internasiona maupun media massa''Sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, jika ada fakta anak meninggal akibat kurang giziJuga tidak bakal bisa ditutupi jika faktanya ada peristiwa seorang Ibu hamil meninggal dunia, hanya karena kurang asupan gizi,'' ujarnya.
Mengutip data dari Millenium Development Goals (MDG'S) dan Bank Dunia, Wiranto menegaskan, bahwa saat ini elit politik tidak lagi bisa menutup-nutupi bahwa faktanya , karena kedua lembaga internasional itu telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang jauh tertinggal bersama-sama dengan Papua New Guinea''Jangan hanya sekedar untuk membohongi rakyat banyak kemudian elit politik menutup-nutupi kenyataan buruk seperti ini,'' tegas mantan Panglima ABRI itu.
Menurut Wiranto, kelaparan merupakan masalah besar yang harus diselesaikanDan untuk menyelesaikan persoalan ini, dibutuhkan sebuah terobosan yang signifikan''Dibutuhkan terobosan kebijakan pemerintah yang berani, bukan kebijakan yang biasa-biasa sajaBukan pula kebijakan yang ala kadarnya seperti yang terjadi sekarang ini.''Sekedar kebijakan yang biasa-biasa saja, tidak akan mungkin mengejar ketertinggalan yang semakin jauh dari bangsa-bangsa di dunia,'' ujar Wiranto.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia-Korsel Tingkatkan Kerjasama
Redaktur : Tim Redaksi