jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto secara resmi telah mengumumkan keputusan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membubarkan ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Saat konferensi pers di kantornya, Senin (8/5), Wiranto menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah pihaknya melakukan koordinasi terbatas sebagai respons atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Pembubaran HTI Atas Perintah Presiden Jokowi
Di mana, kata dia, Jokowi menyatakan organisasi keormasan yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, ideologi negara maka dilakukan satu pengkajian yang mendalam dan dilakukan langkah langkah yang cepat dan tegas.
"Dan Pak Presiden telah menugasi kementerian lembaga jajaran Memenkopolhukam untuk menyelesaikan itu," ujar Wiranto.
BACA JUGA: Fahri Harapkan Pemerintah Tak Bertindak Berlebihan soal HTI
Berdasarkan finalisasi terhadap proses panjang mempelajari dan mengkaji berbagai ormas yang ada di tanah air, pemerintah menyoroti keberadaan HTI yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.
"Sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak berperan positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional," ujar Wiranto.
BACA JUGA: Pemerintah Segera Bubarkan HTI, Nih Alasannya...
Bahkan, pemerintah menilai kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, sebagaimana diatur dalam UU No 17/2013 tentang Ormas.
"Aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI," tegas mantan Panglima ABRI itu.
Karenanya, dengan berbagai pertimbangan tersebut dan menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah memutuskan untuk membubarkan HTI.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua MPR: Indonesia Tak Boleh Jadi Negara Islam
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam