jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Wiranto menyatakan jika kondisi politik tahun 1998 kembali terulang di Indonesia, maka TNI berada dalam kondisi yang paling sulit. Pasalnya, kala itu sudah ada keputusan MPR selaku lembaga tertinggi negara yang meminta Soeharto lengser sehingga TNI merasa punya pegangan.
"Kalau peristiwa tersebut terulang kembali dengan sistem negara kita yang tidak memiliki lembaga tertinggi negara, maka yang paling sulit posisinya adalah TNI karena tidak punya pegangan keputusan siapa yang harus dipegang," kata Wiranto dalam diskusi bertema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN' di gedung MPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (17/12).
BACA JUGA: Penyiksa Bocah Diduga Pernah Jadi Korban Kekerasan
Ketika itu, lanjutnya, TNI sadar betul bahwa sudah ada permintaan dari MPR negara kepada orang yang diberi mandat agar lengser. Dengan demikian, katanya, prosesnya bisa berjalan mudah. "Kalau Presiden tidak mau turun saat itu, pasti TNI akan melaksanakan putusan MPR tersebut," tegasnya.
Bagaimana dengan sekarang bagaimana? Wiranto mengatakan dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara yang memberi mandat kepada presiden maka jika peristiwa 1998 terulang maka penyelesaiannya akan rumit.
BACA JUGA: Ingatkan Pemilu Bukan Ajang Hamburkan Uang Negara
"Makanya, demokrasi yang kita bangun harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita. Tidak harus menyiplak demokrasi negara lain. Model GBHN memang harus kembali kita bumikan di negara Pancasila ini," harapnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Pemberhentian Sementara Tunggu Atut Berstatus Terdakwa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penguatan DPD Lebih Baik Lewat Amandemen UUD
Redaktur : Tim Redaksi