jpnn.com - jpnn.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, mengimbau masyarakat tidak melakukan aksi-aksi yang bisa menggangu masa tenang jelang pilkada.
Dia mengatakan, pada saat masa tenang, masyarakat diberi kesempatan untuk berpikir sebelum menentukan pilihan.
BACA JUGA: Demokrat OptimistisSapu Bersih Menangi 5 Pilkada
"Namanya minggu tenang sudah tidak ada kegiatan-kegiatan yang memicu sentimen publik, memengaruhi publik. Minggu tenang itu masyarakat pemilih diharapkan bisa melakukan kontemplasi untuk memilih yang terbaik," kata Wiranto di kompleks Istana Negara, Jumat (3/2).
Wiranto berharap pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari nanti, bisa menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi dan berkualitas.
BACA JUGA: Pelaksanaan Pilgub NTT Butuh Setengah Triliun
Karena itu, mayarakat bisa memikirkan calon tepat untuk dipilih selama masa tenang.
Jika minggu tenang diwarnai kericuhan, dengan hal-hal negatif, lanjut mantan Panglima TNI ini, maka itu tidak sesuai dengan niat atau semangat minggu tenang.
BACA JUGA: Panglima: TNI dan Polri Siap di Belakang Bawaslu
Saat ditanya terkait rencana aksi ummat Islam pada 11, 12 dan 15 Februari 2017, Wiranto mengajak semua lapisan masyarakat mengartikan makna minggu tenang Pilkada.
Sehingga jangan ada pihak-pihak tertetentu yang membuat minggu itu tidak tenang.
Yang dia maksud membuat suasana tidak tenang, seperti adanya demonstrasi yang ternyata tidak diizinkan oleh peraturan perundangan.
Karenanya, dia berharap agar masyarakat arif dan bijak saat masa tenang Pilkada.
"Tatkala KPU Bawaslu mengatakan, kriteria minggu tenang itu begini, begini, begini, ikuti saja. Kalau ada yang melanggar itu, kepolisian nanti yang menindak," tegas mantan Ketum Hanura ini.
Ketika diminta penegasan, apakah aksi-aksi yang dilakukan saat masa tenang tidak akan diizinkan, Wiranto meminta pernyataannya tidak ditafsirkan.
"Jangan diterjemahkan sendiri, dengarkan penjelasan saya. Jangan diterjemahkan, jangan ditambah-tambahi, ya!" pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 115 TPS di DKI Jakarta Rawan Disusupi
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam