jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berharap sejarah kelam kekejaman Partai Komunis (PKI) cukup dijadikan pembelajaran agar peristiwa G30S-PKi tidak terulang kembali.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyampaikan hal itu ketika ditanya perkembangan rekonsilisasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, termasuk pihak-pihak yang merasa menjadi korban PKI.
BACA JUGA: Wiranto Minta G30S PKI Jangan Dijadikan Komoditas Politik
"Tadi Presiden mengatakan bahwa sudahlah, itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia untuk jadi pembelajaran bangsa ini ke depan," ucap Wiranto usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).
Tahun lalu, kata mantan Panglima ABRI ini, pemerintah telah berupaya memahami persoalan G30S-PKI. Namun memang sejarah tidak bisa diputar kembali. Sehingga ada upaya penyelesaian secara non-yudisial yang prosesnya sebenarnya sudah berjalan dengan sendirinya di tengah masyarakat.
BACA JUGA: Jokowi Ingatkan Sejarah Kelam PKI Jangan Terulang Kembali
"Penyelesaian secara yuridis jelas tidak mungkin. Nanti akan terlalu banyak ya yang mengklaim salah dan benar dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak lagi masuk kepada satu suasana yang saling mengklaim, menyalahkan orang lain, dan sebagainya," jelas Wiranto.
Berjalannya proses non-yudisial menurut dia bisa dilihat dengan tidak adanya larangan-larangan bagi keluarga dan keturunan PKI menjadi pegawai negeri sipil (PNS) maupun pejabat publik. Itu menurutnya fakta.
BACA JUGA: PKS: Pengkhianatan di Masa Lalu Harus Jadi Pelajaran
"Sebenarnya secara non-yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari seluruh komponen masyarakat itu sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan? Kalau kita selalu menyalahkan terus, energi kita habis untuk masalah ini," tambah Wiranto.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengadaan 5.000 Senpi Jadi Polemik, Ini Saran dari Fadli Zon
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam