jpnn.com - JAKARTA - Wiranto santai menanggapi penolakan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) terhadap penunjukan dirinya menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Menurutnya, setiap tokoh juga kemungkinan akan menghadapi hal yang sama, ketika menjabat posisi tertentu.
BACA JUGA: Mantan Wartawan Disumpah Jadi Anggota DPR
"Jadi itu biasa, selalu ada letupan-letupan. Tapi begini ya, masalah HAM itu, presiden menunjuk beberapa menteri termasuk saya, tentu didasari pertimbangan yang matang," ujar Wiranto, Kamis (28/7).
Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo tentu telah melakukan kajian yang mendalam, sebelum menunjuk dirinya menjadi salah seorang anggota Kabinet Kerja. Mulai dari pengalaman, hingga latar belakang yang ada.
BACA JUGA: Dikritik Soal Hukuman Mati, Jaksa Agung Cuek
Karena itu terhadap kritikan yang ada, terutama menyangkut isu-isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya, Wiranto meminta harus jelas. Baik itu terkait waktu dan tempat di mana pelanggaran dilakukan.
"Saya mengharapkan isu-isu HAM mengenai saya, harus jelas locus dan tempus delicti-nya. Di mana dan kapan, lalu di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu per satu," ujar Wiranto.
BACA JUGA: Rizal Ramli Akui Kelakuan Luhut Nyaris Sama Dengan Dirinya
Meski banyak kritikan, mantan Panglima ABRI ini menegaskan, komitmen menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Paling tidak melanjutkan langkah-langkah yang sebelumnya dilakukan Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat Menko Polhukam.
"Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah menyelesaikan masalah HAM masa lalu, saya akan lanjutkan. Secara adil, transparan, secara martabat. Tapi jangan merugikan kepentingan nasional. Karena kepentingan nasional tetap nomor satu," ujar Wiranto.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sesableng-sablengnya Ahok, Lebih Cocok Jadi Menpan RB
Redaktur : Tim Redaksi