jpnn.com - JAKARTA - Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dinilai sangat lemah sehingga memberi ruang bagi mereka menyalahgunakan visanya.
Seperti misalnya WNA asal Tiongkok yang semakin leluasa, merajalela di seluruh pelosok tanah air. Tak terkecuali di Sultra dengan angka yang sangat tinggi.
BACA JUGA: Terkumpul Rp 181 Juta, Gunakan Sembilan Bus ke Jakarta
Hal tersebut mendapat perhatian serius DPR RI, yang meminta agar pemerintah daerah segera melakukan pengawasan yang ketat terhadap kehadiran WNA itu di Bumi Anoa.
Anggota Komisi V DPR RI, Umar Arsal mengungkapkan, kehadiran WNA asal Tiongkok di Indonesia telah membuat masyarakat dan bangsa ini resah.
BACA JUGA: Tarif PDAM Nggak Berubah, Air Keruh Seperti Teh
"Dikhawatirkan visa wisata yang dikantongi, WNA tapi tiba di Sultra, mereka malah bekerja. Ini fakta di lapangan," ungkap Umar Arsal saat ditemui di Sekretariat DPR RI, kemarin (29/11).
Politikus Partai Demokrat itu meminta agar pemerintah serius menangani WNA yang masuk di Indonesia.
BACA JUGA: Banyak Anggota Dewan Belum Kembalikan Sisa Uang Reses
Berulangkali ia menyampaikan kepada Menkopolhukam Wiranto terkait ulah WNA yang mulai meresahkan.
"Saya selalu mengungkapkan, WNA sudah mulai merajalela di Indonesia khususnya Sultra dan beberapa provinsi lain. Mereka (WNA, red) banyak yang menjadi pekerja di perusahaan pertambangan atau semacamnya. Yang paling parahnya, mereka hanya bermodal visa wisata," kata legislator asal Sultra ini.
Umar Arsal mengungkapkan, saat berada di perusahaan, pekerja lokal disuruh belajar bahasa Mandarin.
Harusnya orang-orang Tiongkok itu yang belajar bahasa Indonesia. Karena mereka berada di kedaulatan bangsa Indonesia.
"Bahasa jangan dibalik-balik. Harusnya mereka yang belajar bahasa Indonesia. Jangan hanya kebutuhan investor sampai merugikan harga diri bangsa," ujar pria berusia 53 tahun itu .
Beberapa warga lokal yang bekerja di perusahaan tambang saat ditemui sedang belajar bahasa mandarin. Mereka tidak akan diterima bila tidak menguasai bahasa Mandarin.
Harusnya pemerintah, kata dia, jangan merugikan kepentingan bangsa hanya karena ingin mendatangkan investor.
"Teman-teman DPR akan membentuk Panja untuk mengawasi keberadaan WNA di Indonesia. Tapi saat ini saya belum tahu perkembangannya," katanya.
Belakangan ini banyak WNA masuk di Sultra. Ia mengaku selalu bertemu dengan orang asing saat berada di pesawat atau Bandara Haluoleo.
Ia mempertanyakan kontrol pemerintah terhadap kedatangan WNA seperti apa. "Kontrol pemerintah bagaimana?," tanyanya.
Dalam data Badan Narkotika Nasional (BNN), kata dia penyelundupan narkoba paling besar dari China.
Mereka memasukkannya ke Indonesia melalui kontruksi bangunan dengan dalih bahan infrastruktur. "Tiang pancang itu di dalamnya ada narkoba. Dan kita harus mewaspadai itu semua," pintanya.
Sekadar diketahui, warga Tiongkok yang masuk ke Sultra sesuai data Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI sebanyak 4.158 orang.
Hanya 402 orang di antara mereka yang memiliki izin tinggal terbatas dan satu orang izin tinggal tetap. Artinya, ada 3.752 orang yang hanya menggunakan visa witasa. (dan/b/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Layak Dicontoh Nih, Pak Gubernur Kuliah Lagi
Redaktur : Tim Redaksi