jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan dengan Malaysia, di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara dikabarkan telah pindah status kewarganegaraan, eksodus ke negara bagian Sabah, Malaysia.
"Jika berita itu akurat, maka peristiwa tersebut bukti dari pemerintah bahwa selama ini gagal menjalankan tugas konstitusi, gagal memberi sentuhan pembangunan secara berkeadilan kepada seluruh warganya," kata mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, Sabtu (15/11).
BACA JUGA: Soal Kenaikan BBM, Jokowi Dinilai Ambil Jalan Pintas
Menurutnya, itu bukti kebijakan dan implementasi pembangunan bersifat diskriminatif terhadap warga bangsanya sendiri, mengabaikan pembangunan daerah khususnya di wilayah perbatasan.
"Bukti konkret pula bahwa negara ini hanya peduli dengan wilayah yang padat penduduknya seperti di Jawa dan daerah-daerah lain yang bisa dengan mudah dijangkau untuk sewaktu-waktu ditunjukkan sebagai promosi keberhasilan," ungkapnya.
BACA JUGA: Desak Pecat Rini, Menteri BUMN Dirangkap Susi
Bukti pula bahwa aktor pengambil kebijakan minim visi pengelolaan kewilayahan. "Aneh memang," ujar dia.
Padahal lanjutnya, dua lembaga eksekutif sudah dibentuk yakni Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).
BACA JUGA: Effendi Simbolon Minta Jokowi Copot Rini
"Kedua lembaga itu agaknya masih belum mampu memberi sentuhan signifikan pada warga bangsa di wilayah perbatasan. Mengapa? Diduga kedua lembaga itu tidak memiliki visi dan agenda yang jelas bagaimana membangun wilayah tertinggal di perbatasan," ungkapnya.
"Kedua lembaga itu tidak fokus. PDT, misalnya, tidak fokus, akibat dari perubahannya dari Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Sementara BNPP memang tidak miliki dana untuk membangun kawasan perbatasan," imbuhnya.
Untuk itu, maka saatnya di awal pemerintahan Jokowi-JK ini mengarahkan kebijakan pada fungsikan BNPP untuk secara khusus fokus membangun daerah perbatasan. "Siapkan anggaran secara memadai mulai tahun 2015 nanti. Bangun komitmen dengan pihak swasta untuk mengembangkan wilayah perbatasan dengan cara memberi insentif khusus pada mereka," sarannya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rini Soemarno Disebut Sedang Siapkan Skenario Ambil Alih Kewenangan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi